JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, peresmian Provinsi Papua Barat Daya menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat Papua.
Menurutnya, masyarakat asli Papua menginginkan percepatan pembangunan daerahnya.
“Pemekaran wilayah ini jelas membuktikan keberpihakan yang kuat dari Pemerintah dan DPR terhadap aspirasi berbagai elemen masyarakat," ujar Jaleswari dilansir dari siaran pers KSP, Senin (12/10/2022).
"Khususnya, orang asli Papua yang menginginkan langkah percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah dengan luas total 38.820,90 kilometer ini," katanya lagi.
Baca juga: Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi Ke-38 di RI
Ia melanjutkan, Provinsi Papua Barat Daya sendiri memiliki berbagai potensi sumber daya alam.
Salah satunya adalah kawasan empat gugusan pulau yang dikenal sebagai Raja Ampat.
Selain itu, provinsi paling baru di Indonesia ini memiliki potensi pertambangan yang luar biasa.
Oleh karenanya, menurut Jaleswari, diperlukan kolaborasi intensif antara birokrasi pemerintahan, tokoh agama, masyarakat adat, pelaku usaha, civitas akademika, media massa, dan organisasi masyarakat.
Baca juga: Mendagri Lantik Muhammad Masaad Jadi Pj Gubernur Papua Barat
Kemudian, ia meminta agar Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya cepat membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Penjabat (Pj) Gubernur harus mampu membangun kolaborasi antar pihak, untuk memastikan bahwa paradigma pembangunan yang lebih inklusif dan mengedepankan perspektif antropologis," katanya.
"Yaitu, mengedepankan pelibatan Orang Asli Papua dapat diterapkan di Papua Barat Daya, sehingga mampu memberikan dampak terhadap percepatan perbaikan indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia,” ujar Jaleswari lagi.
Ia juga mengingatkan bahwa kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting karena adanya peningkatan alokasi Dana Otsus menjadi 2,25 persen dari dana alokasi khusus (DAU) nasional.
Baca juga: Jaksa Agung Tunjuk Witono Jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Papua
Kemudian, ada juga perubahan mekanisme transfer Otsus langsung ke kabupaten/kota.
“Selain itu, masih terdapat gap kualitas layanan publik, khususnya di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Tambrauw," kata Jaleswari.
Oleh karenanya, program penguatan kompetensi teknis dan asistensi terkait aspek perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang jasa pemerintah harus dimaksimalkan.
"Serta penguatan mekanisme pengawasan dan pengendalian program prioritas untuk penguatan mekanisme pencegahan korupsi di internal birokrasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah meresmikan Provinsi Papua Barat Daya pada Jumat (9/12/2022) lalu.
Peresmian tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Mendagri Perkenalkan Kota Sorong sebagai Ibu Kota Papua Barat Daya
Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya diketahui telah melalui proses yang panjang, mulai dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Kemendagri, DPD, dan DPR RI, hingga yang disampaikan tokoh Papua kepada Presiden.
Setelah diresmikan, Papua Barat Daya sah menjadi provinsi termuda atau provinsi ke-38 di Tanah Air.
Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya berada di Kota Sorong.
Saat ini, Provinsi Papua Barat Daya resmi dipimpin oleh Pj Gubernur, yakni Muhammad Masa'ad.
Baca juga: Profil Muhammad Musaad, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya yang Dilantik Mendagri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.