Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Kompas.com - 10/12/2022, 13:27 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Fajri Nurysamsi menilai, pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memberi ruang bagi segelintir kelompok.

"Ruang untuk banyak kelompok yang terkait dengan KUHP baru itu minim untuk diakomodasi. Jadi, seolah-olah KUHP ini hanya dimiliki oleh kelompok tertentu sehingga bias di banyak aspek," kata Fajri dalam acara Forum Diskusi Salemba, Sabtu (10/12/2022).

Baca juga: Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Fajri mencontohkan, pembentukan KUHP tidak melibatkan kelompok disabilitas sehingga ketentuan di dalamnya cenderung tidak memperhatikian kalangan disabilitas.

Ia mencontohkan, Pasal 242 KUHP baru, hanya mengatur larangan untuk menghina disabilitas fisik dan mental, tidak termasuk disabilitas sensorik dan intelektual.

Menurut Fajri, hal ini akan menimbulkan pertanyaan mengenai boleh atau tidaknya menghina kalangan disabilitas sensorik dan intelektual.

"Apakah disabiltias sensorik, disabilitas netre, disabilitas tuli, disabilitas intelektual tidak bisa dihina dan tidak bisa dilindungi dengan Pasal 242?  Jadi, ini krusial," kata dia.

Baca juga: Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia itu mengatakan, ia sudah berulang kali menyuarakan aspirasi tersebut kepada pembentuk undang-undang.

Namun demikian, upaya tersebut sia-sia karena nyatanya KUHP luput mengatur ketentuan yang melindungi seluruh kelompok disabilitas.

"Ini menujukkan bahwa seolah-olah KUHP baru ini hanya dimiliki oleh sekelompok orang," ujar Fajri.

Baca juga: Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Padahal, ia menegaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memberi panduan agar pembentukan undang-undang harus memberikan partisipasi yang bermakna.

"Di mana partisipasi itu bukan satu arah tapi harus dialogis. Nah dalam konteks pembentukan tidak transparan ini membuat sebuah barrier antara rumusan KUHP sendiri dengan masyarakat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Nasional
Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Nasional
Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Nasional
Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasional
Ini Alasan Jasa Raharja Tetap Berikan Santunan Keluarga Korban Kecelakaan KM 58 Meski Terindikasi Travel Gelap

Ini Alasan Jasa Raharja Tetap Berikan Santunan Keluarga Korban Kecelakaan KM 58 Meski Terindikasi Travel Gelap

Nasional
Tambah Alat Bukti ke MK, KPU Tegaskan agar Hakim Tolak Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Tambah Alat Bukti ke MK, KPU Tegaskan agar Hakim Tolak Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Imbas Kecelakaan Gran Max di KM 58, Polisi Susun Regulasi untuk Tilang Travel Gelap

Imbas Kecelakaan Gran Max di KM 58, Polisi Susun Regulasi untuk Tilang Travel Gelap

Nasional
Tim Anies-Muhaimin Akan Ajukan Bukti Tambahan ke MK

Tim Anies-Muhaimin Akan Ajukan Bukti Tambahan ke MK

Nasional
Kapolri Buat Opsi Alternatif jika Jalan Tol 'Stuck' saat Puncak Arus Balik

Kapolri Buat Opsi Alternatif jika Jalan Tol "Stuck" saat Puncak Arus Balik

Nasional
Nasdem Tak Tutup Pintu Ikut Usung Bobby Nasution di Pilkada Sumut

Nasdem Tak Tutup Pintu Ikut Usung Bobby Nasution di Pilkada Sumut

Nasional
Doakan Kedamaian di Timur Tengah, JK: Jangan Berbuat yang Timbulkan Perang

Doakan Kedamaian di Timur Tengah, JK: Jangan Berbuat yang Timbulkan Perang

Nasional
Nasdem Diskusikan Tiga Nama untuk Pilkada Jakarta, Siapa Saja?

Nasdem Diskusikan Tiga Nama untuk Pilkada Jakarta, Siapa Saja?

Nasional
Bentrokan TNI dan Brimob di Sorong, Panglima dan Kapolri Tegaskan Sudah Selesai

Bentrokan TNI dan Brimob di Sorong, Panglima dan Kapolri Tegaskan Sudah Selesai

Nasional
Kapolri Prediksi Puncak Arus Balik Nanti Malam, Minta Pemudik Tunda Kepulangan

Kapolri Prediksi Puncak Arus Balik Nanti Malam, Minta Pemudik Tunda Kepulangan

Nasional
Soal Pertemuan Megawati dan Jokowi, JK: Tunggu Saja...

Soal Pertemuan Megawati dan Jokowi, JK: Tunggu Saja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com