Kepuasan Publik ke Pemerintah Meningkat, Bamsoet Singgung Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden

"Pernah turun di 59,6 persen (Mei 2022) kemudian naik jadi 66,2 persen (Agustus 2022) dan sekarang di angka 73,2 persen," kata Hanta dalam rilis survei yang ditayangkan dalam Youtube Poltracking Indonesia, Kamis.

Baca juga: Survei Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Tinggi Jelang Pemilu, Bahli Sebut sebagai Sejarah Baru

"Jadi dari grafik tren ini, terlihat tren kepuasan kepada pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin trennya sedang naik menjelang pergantian tahun," tambah dia.

Hanta menjelaskan, salah satu faktor kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan dikarenakan program bantuan pemerintah yang menyasar masyarakat.

Untuk diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan presiden memang telah beberapa kali mengemuka. Berdasarkan catatan Kompas.com, Presiden Jokowi sudah tiga kali menanggapi wacana tersebut.

Pertama, pada 2019, Presiden Jokowi secara tegas menolak wacana tersebut. Bahkan, ia menyebut, pihak-pihak yang menyuarakan wacana itu ingin menjerumuskannya.

Selanjutnya pada 2021, Presiden menanggapi pernyataan mantan Ketua MPR Amien Rais. Ia menegaskan tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama 3 periode.

Baca juga: Survei Poltracking: Prabowo Subianto Raih Kepuasan Kinerja Tertinggi

Lalu pada 2022, wacana itu kembali bergulir. Kali ini, Jokowi menyatakan bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).

Kendati demikian, sikap Jokowi kali ini tak sekeras pernyataannya sebelumnya.

Dia menyatakan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.

Namun, sekali lagi, Jokowi menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi.