Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Tinggi Jelang Pemilu, Bahli Sebut sebagai Sejarah Baru

Kompas.com - 08/12/2022, 19:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menunjukan kepuasan publik terhadap pemerintah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin meningkat dari 66,2 persen ke 73,2 persen.

Menurut Bahlil, hasil ini menunjukan sejarah baru dalam perkembangan demokrasi bangsa.

"Mudah mudahan saya tidak salah, saya belum melihat ada presiden yang tinggal satu tahun pemilu, surveinya bisa naik turun, naik turun gitu lho, tingkat kepuasannya," kata Bahlil dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Survei Poltracking: Kepuasan Publik atas Kerja Pemerintah dan Jokowi-Maruf Naik

Bahlil menjelaskan, biasanya survei kepuasan publik terhadap pemerintahan suatu negara akan mengalami penurunan menjelang pemilu. Namun, hal itu justru tidak terjadi terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini.

"Biasanya rata-rata kalau sudah satu tahun mau pemilu, itu surveinya pasti sudah di bawah 50 persen, atau maksimal 53 persen. Nah ini Pak Jokowi sebelum kenaikan BBM, itu 70 persen, 71 kalau tidak salah. Kemudian naik BBM itu ada sampai turun 59. Sekarang dia naik jadi 73," ujar Bahlil.

Berkaca hasil survei, Bahlil menilai Jokowi telah memperlihatkan bagaimana kemampuan leadership-nya, khususnya dalam menangani berbagai persoalan dunia yang berdampak pada bangsa.

Ia mencontohkan bagaimana situasi global justru tidak berdampak signifikan bagi ekonomi bangsa. Namun sebaliknya, ekonomi nasional malah mengalami peningkatan.

Baca juga: Survei Poltracking: Prabowo Subianto Raih Kepuasan Kinerja Tertinggi

"Di saat bersamaan, global itu juga sudah punya isu yang sama, apa itu isunya? Pengendalian pandemi Covid dan pemulihan pasca-pandemi. Di saat bersamaan terjadi perang antara Ukraina dan Rusia yang terdampak juga hampir semua negara," katanya.

"Tapi apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi nasional kita, masih salah satu yang terbaik di dunia, kita tumbuh 5,75 persen. Inflasi kita tertahan di bawah 6 persen," sambung dia.

Bahlil menegaskan, apa yang disampaikannya bukan karena dirinya yang merupakan menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Namun, hal itu murni sebagai pendapat untuk menanggapi hasil survei kepuasan publik.

"Ini bukan karena persoalan saya menjadi menterinya Pak Jokowi, ya. Ini hanya menanggapi apa yang ada," tutup Bahlil.

Baca juga: Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 67 Persen

Sebelumnya, hasil survei Poltracking Indonesia terkini menunjukkan tren kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meningkat.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, tingkat kepuasan publik saat ini mencapai 73,2 persen.

"Pernah turun di 59,6 persen (Mei 2022) kemudian naik jadi 66,2 persen (Agustus 2022) dan sekarang di angka 73,2 persen," kata Hanta dalam rilis survei yang ditayangkan dalam Youtube Poltracking Indonesia, Kamis.

"Jadi dari grafik tren ini, terlihat tren kepuasan kepada pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin trennya sedang naik menjelang pergantian tahun," tambah dia.

Baca juga: Survei Poltracking: BLT Jadi Program Pemerintahan Jokowi-Maruf Paling Dirasakan Masyarakat

Hanta menjelaskan, salah satu faktor kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan dikarenakan program bantuan pemerintah yang menyasar masyarakat.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung pada 21-27 November 2022.

Jumlah sampel 1.220 responden dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com