Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/12/2022, 17:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku pengeboman di Mapolsek Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat, Agus Sujatno alias Agus Muslim, diduga melakukan akisnya sebagai bentuk balas dendam dan bukan terkait penolakan terhadap pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Dengan motif dendam, ia pasti melakukan hal sama teror. Jadi tidak sesimpel KUHP ya. Salah sasaran. Harus dilihat, akhir bulan kemarin, pemimpin ISIS tewas. Maka ketika pemimpinanya tewas, biasanya mereka bikin balasan. Ke mana? Ya aparat," kata pengamat intelijen dan terorisme Stanislaus Riyanta dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, seperti dikutip pada Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Pelaku Bom Bunuh Diri Bandung Pakai Bom Panci, Rusak Bangunan Polsek Astanaanyar

Pada sebuah sepeda motor yang diduga dikendarai Agus menuju tempat kejadian perkara terpampang tulisan yang menyatakan tidak sepakat dengan KUHP, serta ajakan untuk memerangi aparat penegak hukum.

DPR mengesahkan RKUHP yang sudah dibahas selama 59 tahun melalui rapat paripurna di Jakarta pada Selasa (6/12/2022).

Riyanta memperkirakan aksi bom bunuh diri yang dilakukan Agus pada Rabu (7/12/2022) bukan secara mandiri atau lone wolf, tetapi dibantu oleh jaringan teroris.

Sebab menurut polisi Agus yang baru bebas pada September 2021 diduga bagian dari kelompok JAD (Jamaah Ansharut Daulah).

Baca juga: Pelaku Bom Bunuh Diri di Bandung Pakai Bom Panci, Diduga Berisi Proyektil Paku

Riyanta meyakini ada bantuan dari jaringan JAD untuk Agus yang bebas setelah menjalani masa hukuman 4 tahun penjara buat mempersiapkan aksi bom bunuh diri.

Menurut polisi, Agus yang sudah selesai menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan terkait kasus bom Cicendo pada 2017 masih berstatus risiko tinggi.

Sebab Agus dinilai masih bersikap keras dan memegang teguh prinsip kelompok radikal.

Menurut Riyanta, mantan narapidana terorisme yang masih dianggap berisiko tinggi ketika bebas dan kembali ke masyarakat seperti Agus seharusnya pergerakannya diawasi sangat ketat.

Baca juga: Pasca-bom Bunuh Diri di Bandung, Jalan Astanaanyar Kembali Dibuka, Sebagian Besar Toko Masih Tutup

"Biar tidak kembali ke kelompoknya. Karena pelaku keras itu, kalau dia dikembalikan ke masyarakat dan ditolak, kembali ke kelompoknya," kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membenarkan Agus merupakan mantan napi terorisme terkait kasus bom Cicendo.

Sigit mengatakan, Agus termasuk mantan napi yang sulit dilakukan deradikalisasi sehingga statusnya masih "merah".

"Yang bersangkutan ini sebelumnya ditahan di LP Nusakambangan. Artinya dalam tanda kutip masuk kelompok masih merah. Maka proses deradikalisasi perlu teknik dan taktik berbeda karena yang bersangkutan masih susah diajak bicara, cenderung menghindar, walaupun sudah melaksanakan aktivitas," ujar Sigit.

Baca juga: Bom Bunuh Diri Mapolsek Astanaanyar, Pelaku Eks Napiter Nusakambangan

Dalam peristiwa itu menelan 2 korban meninggal, yakni Agus sebagai pelaku dan seorang polisi, Aiptu Sofyan.

Adapun 9 polisi lain dan 1 orang warga dilaporkan luka-luka dalam kejadian itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KRI Raden Eddy Martadinata-331 Wakili Indonesia untuk Latma di Pakistan

KRI Raden Eddy Martadinata-331 Wakili Indonesia untuk Latma di Pakistan

Nasional
Cak Imin Ajak Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Juga Akan Ajak Dia Gabung KIB

Cak Imin Ajak Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Juga Akan Ajak Dia Gabung KIB

Nasional
KY Ungkap Masalah Struktural yang Bikin Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM Sepi Peminat

KY Ungkap Masalah Struktural yang Bikin Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM Sepi Peminat

Nasional
Jaksa Sebut Surya Darmadi Terbukti Rugikan Perekonomian Negara Rp 73,9 T, Jadi Alasan Pemberat

Jaksa Sebut Surya Darmadi Terbukti Rugikan Perekonomian Negara Rp 73,9 T, Jadi Alasan Pemberat

Nasional
Pemerintah Siapkan BUMN Jadi 'Off Taker' di Bidang Pangan

Pemerintah Siapkan BUMN Jadi "Off Taker" di Bidang Pangan

Nasional
Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Terkait Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Terkait Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kemenkes: Jangan Beli Obat Tanpa Resep Dokter

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kemenkes: Jangan Beli Obat Tanpa Resep Dokter

Nasional
Selain Penjara Seumur Hidup, Surya Darmadi juga Dituntut Uang Ganti Rp 73,9 T Kerugian Perekonomian Negara

Selain Penjara Seumur Hidup, Surya Darmadi juga Dituntut Uang Ganti Rp 73,9 T Kerugian Perekonomian Negara

Nasional
Rapat dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Pertanyakan Sumber Biaya Pembangunan IKN

Rapat dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Pertanyakan Sumber Biaya Pembangunan IKN

Nasional
KPU Pastikan Alokasi Kursi Dapil DPR Tak Berubah dari 2019

KPU Pastikan Alokasi Kursi Dapil DPR Tak Berubah dari 2019

Nasional
Beri Kuliah Umum di AAL, Wapres Minta Taruna Rendah Hati hingga Tingkatkan Wawasan

Beri Kuliah Umum di AAL, Wapres Minta Taruna Rendah Hati hingga Tingkatkan Wawasan

Nasional
Kodal Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI Beralih ke Divisi 2 Kostrad, Panglima Yudo Tekankan Sinergi 3 Matra

Kodal Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI Beralih ke Divisi 2 Kostrad, Panglima Yudo Tekankan Sinergi 3 Matra

Nasional
Hakim MK Dilaporkan ke Polisi, Mahfud Sebut Pemeriksaan Tak Perlu Izin Presiden

Hakim MK Dilaporkan ke Polisi, Mahfud Sebut Pemeriksaan Tak Perlu Izin Presiden

Nasional
Ucapan Luhut soal OTT Dibahas Jokowi, Mahfud: Seakan-akan Pemerintah Nggak Mau OTT

Ucapan Luhut soal OTT Dibahas Jokowi, Mahfud: Seakan-akan Pemerintah Nggak Mau OTT

Nasional
Cak Imin Mau Dekati Golkar Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Kita Terbuka

Cak Imin Mau Dekati Golkar Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Kita Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.