Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/12/2022, 15:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ajakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar Partai Gerindra bergabung dalam Koalisi Perubahan dinilai hanya lawakan politik semata.

Sebab, menurut Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi, Gerindra punya lebih banyak perolehan suara pada Pemilu 2019.

“Mengapa saya sebut sebagai banyolan politik? Sebab, size Partai Gerindra katakanlah berukuran XXL, tentu jauh lebih besar dari pada Nasdem atau PKS,” ujar Ari pada Kompas.com, Rabu (7/12/2022)

“Raihan suara Gerindra di Pemilu 2019 jauh lebih besar dari pada PKS atau Nasdem sehingga memiliki saham politik yang besar,” katanya lagi.

Baca juga: Saling Rayu antara Gerindra dan PKS di Tengah Isu Rujuk

Dalam pandangannya, tak mungkin Gerindra mau mengalah untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan.

“Gerindra sudah punya capres dan itu adalah ketua umumnya. Bagi kader dan akar rumput Gerindra, nama Prabowo Subianto tidak tergantikan,” ujar Ari.

Oleh karena itu, Ia meyakini bahwa tawaran PKS itu bakal ditolak oleh Gerindra.

Di sisi lain, menurutnya, bakal lebih realistis untuk Gerindra bergabung dengan poros nasionalis yang menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

“Jika untuk kepentingan nasional dan tidak untuk kepentingan sesaat akan lebih ideal jika Gerindra bergabung dengan blok nasionalis seperti PDI-P, dan Golkar, serta PKB,” kata Ari.

Baca juga: Diajak PKS Gabung Koalisi Perubahan, Gerindra: Kenapa Enggak Ikut Kami?

Diketahui Juru Bicara PKS M Kholid menyampaikan tawaran agar Gerindra bergabung ke Koalisi Perubahan.

Koalisi itu diketahui tengah dijajaki oleh PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat.

Menurut Kholid, sudah waktunya Gerindra membalas kebaikan PKS yang dalam dua Pilpres sebelumnya telah mendukung Prabowo sebagai capres.

Secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad justru mengajak PKS bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB.

"Kalau ada yang mau bergabung, ya mengajak kita bergabung, ya kita balik saja, kenapa enggak ikut gabung bersama kami?" kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Baca juga: Gerindra Diajak PKS Gabung ke Koalisi Perubahan, Prabowo: Saya Belum Pelajari

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Singgung Kedekatan Kantor DPP dengan Rumah Mega Soal Pertemuan, PDI-P: Enggak Segampang Itu

Nasdem Singgung Kedekatan Kantor DPP dengan Rumah Mega Soal Pertemuan, PDI-P: Enggak Segampang Itu

Nasional
Dito Mahendra Bungkam Usai Diperiksa KPK

Dito Mahendra Bungkam Usai Diperiksa KPK

Nasional
KY Akui Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Tak Ideal

KY Akui Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Tak Ideal

Nasional
Di Hadapan DPR, Kepala Otorita IKN Sebut Sudah Dirikan Kantor di Balikpapan

Di Hadapan DPR, Kepala Otorita IKN Sebut Sudah Dirikan Kantor di Balikpapan

Nasional
Kepala Otorita IKN: Ada 90 Investor yang Serius Berinvestasi

Kepala Otorita IKN: Ada 90 Investor yang Serius Berinvestasi

Nasional
Bripka Madih Diperas Sesama Polisi, Wakil Ketua Komisi III DPR: Segera Gelar Sidang Etik

Bripka Madih Diperas Sesama Polisi, Wakil Ketua Komisi III DPR: Segera Gelar Sidang Etik

Nasional
Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Soal Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Komisi II Cari Tahu Apakah Perlu Amendemen UUD 1945

Nasional
KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

KontraS Soroti Banyak Peserta Seleksi Hakim Ad Hoc HAM Malah Tak Punya Pengetahuan Mendasar soal HAM

Nasional
Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Sidang Vonis Irfan Widyanto Terkait Perintangan Penyidikan Kematian Yosua Digelar 24 Februari

Nasional
Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma 'Jokes'

Gerindra Anggap Ketidaktahuan Prabowo soal Cawapres Cuma "Jokes"

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Nasional
Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Jokowi Pesan Pers Jangan Hanya Bicara Soal Kebebasan, tapi juga Tanggung Jawab

Nasional
Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Prabowo-Anies-Sandi

Nasional
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal, Kuasa Hukum Korban Dorong Penetapan KLB

Nasional
Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Prabowo: Jangan Kau Rongrong Nahkoda yang Sedang Arahkan Kapal, Ganggu dari Kanan dan Kiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.