Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Pengamat: “Banyolan” Politik

Kompas.com - 07/12/2022, 15:14 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ajakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar Partai Gerindra bergabung dalam Koalisi Perubahan dinilai hanya lawakan politik semata.

Sebab, menurut Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi, Gerindra punya lebih banyak perolehan suara pada Pemilu 2019.

“Mengapa saya sebut sebagai banyolan politik? Sebab, size Partai Gerindra katakanlah berukuran XXL, tentu jauh lebih besar dari pada Nasdem atau PKS,” ujar Ari pada Kompas.com, Rabu (7/12/2022)

“Raihan suara Gerindra di Pemilu 2019 jauh lebih besar dari pada PKS atau Nasdem sehingga memiliki saham politik yang besar,” katanya lagi.

Baca juga: Saling Rayu antara Gerindra dan PKS di Tengah Isu Rujuk

Dalam pandangannya, tak mungkin Gerindra mau mengalah untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan.

“Gerindra sudah punya capres dan itu adalah ketua umumnya. Bagi kader dan akar rumput Gerindra, nama Prabowo Subianto tidak tergantikan,” ujar Ari.

Oleh karena itu, Ia meyakini bahwa tawaran PKS itu bakal ditolak oleh Gerindra.

Di sisi lain, menurutnya, bakal lebih realistis untuk Gerindra bergabung dengan poros nasionalis yang menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

“Jika untuk kepentingan nasional dan tidak untuk kepentingan sesaat akan lebih ideal jika Gerindra bergabung dengan blok nasionalis seperti PDI-P, dan Golkar, serta PKB,” kata Ari.

Baca juga: Diajak PKS Gabung Koalisi Perubahan, Gerindra: Kenapa Enggak Ikut Kami?

Diketahui Juru Bicara PKS M Kholid menyampaikan tawaran agar Gerindra bergabung ke Koalisi Perubahan.

Koalisi itu diketahui tengah dijajaki oleh PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat.

Menurut Kholid, sudah waktunya Gerindra membalas kebaikan PKS yang dalam dua Pilpres sebelumnya telah mendukung Prabowo sebagai capres.

Secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad justru mengajak PKS bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB.

"Kalau ada yang mau bergabung, ya mengajak kita bergabung, ya kita balik saja, kenapa enggak ikut gabung bersama kami?" kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Baca juga: Gerindra Diajak PKS Gabung ke Koalisi Perubahan, Prabowo: Saya Belum Pelajari

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com