Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/12/2022, 13:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (6/12/2022) turut mencantumkan pasal tentang perbuatan terlarang atau tindak pidana yang dilakukan seseorang ketika dalam kondisi terpaksa untuk membela diri saat terjadi tindak kejahatan.

Rumusan tentang perbuatan seseorang yang dilarang tetapi tidak dipidana tercantum dalam Pasal 34 KUHP.

"Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain," demikian isi Pasal 34 KUHP, seperti dikutip Kompas.com dari draf terakhir yang disahkan DPR, Rabu (7/12/2022).

Baca juga: Menteri PPPA Yakin KUHP Baru Tak Tumpang Tindih dengan UU TPKS

Dalam bab penjelasan Pasal 34 disebutkan 4 kondisi pengecualian yang membuat seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam rangka membela diri yang tidak dipidana. 4 syarat itu adalah:

  1. harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
  2. pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;
  3. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda; dan
  4. keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas).

Baca juga: KUHP Hasil Revisi Tak Langsung Berlaku, Ada Waktu 3 Tahun untuk Sosialisasi

Selain itu, KUHP terbaru juga mencantumkan rumusan tentang pembebasan ancaman hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana karena terpaksa untuk membela diri.

Rumusan itu tercantum dalam Pasal 42 dan 43 KUHP.

Menurut Pasal 42 KUHP, setiap orang yang terpaksa melakukan tindak pidana untuk membela diri tidak dipidana karena 2 alasan, yaitu:

  1. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
  2. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Baca juga: Dalam KUHP Baru, Berisik Tengah Malam dan Ganggu Tetangga Bisa Didenda Rp 10 Juta

"Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana," demikian isi Pasal 43 KUHP.

Dalam bab penjelasan dipaparkan 2 kondisi atau syarat yang diberlakukan terhadap seseorang yang terpaksa melakukan pembelaan diri melampaui batas tetapi tidak dipidana seperti rumusan Pasal 43.

Penjelasan tentang syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal 43 KUHP adalah:

  1. pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan
  2. yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Nasional
Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Nasional
Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Nasional
Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Nasional
Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Nasional
PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

Nasional
Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Nasional
Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Nasional
Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Nasional
Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Nasional
Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Nasional
PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

Nasional
PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

Nasional
Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.