Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/12/2022, 18:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, tidak ada satu pun produk hukum yang bisa 100 persen disetujui oleh semua pihak.

Hal itu disampaikannya menanggapi masih banyaknya pihak yang tidak setuju dengan pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-undang (UU).

Menurut Yasonna, pemerintah sudah menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, para pakar, insan pers, LSM dan pihak-pihak lain.

Baca juga: Komnas Perempuan Akan Kaji Seluruh Pasal KUHP, Sebut Ada Plus Minus

Masukan-masukan yang diberikan pun sudah banyak yang diakomodasi pemerintah.

"Bahwa ada yang pada akhirnya beda persepsi, ya enggak mungkinlah kita semua bisa menyetujui 100 persen. Belum ada UU yang seperti itu (disetujui 100 persen)," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (6/11/2022).

Sehingga, menurut Yasonna, apabila nantinya ada pihak-pihak yang masih merasa tidak puas dengan pengesahan RKUHP atau ada yang merasa masih ada yang bertentangan dengan konstitusi, dia menyarankan untuk menempuh jalur hukum.

Antara lain dengan mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya mengajak teman-teman untuk melakukan langkah-langkah konstitusional saja, kita belajar melakukan hal-hal secara konstitusional, secara hukum," tuturnya.

Lebih lanjut Yasonna menjelaskan, usai RKUHP disahkan menjadi UU, DPR akan mengirimkannya Kepada Presiden Jokowi.

Baca juga: Tak Terima RKUHP Disahkan, Koalisi Masyarakat Sipil Dirikan Tenda di Depan Gedung DPR

Setelahnya, pemerintah menanti UU tersebut diundangkan di lembaran negara.

"Kita menunggu pengundangannya, ditandatangani oleh presiden. Ada tiga tahun untuk sosialisasi KUHP ini. Saya kira kita akan bentuk tim dari seluruh tim yang ada, dari kementerian, tim pakar kita yang selama ini ikut membahas dan ini akan dikirim ke daerah-daerah," tutur Yasonna.

"Termasuk di sini kepada penegak hukum, baik polisi, jaksa, pengadilan, juga kepada kampus-kampus dan juga banyak komunitas lainnya yang perlu paham karena ini baru dan betul-betul buatan anak bangsa," katanya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (6/12/2022).Kompas.com/ Dian Erika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (6/12/2022).

Sebagaimana diketahui, DPR pada hari ini telah menyetujui RKUHP sebagai UU dalam pengambilan keputusan tingkat II yang dilakukan DPR pada Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.

"Selanjutnya, saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kitab hukum pidana dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pemimpin sidang, Selasa.

"Setuju," jawab peserta sidang diiringi ketukan palu Dasco tanda persetujuan.

Sebelumnya, Dasco menyatakan bahwa semua fraksi di DPR menyepakati agar RKUHP dibawa dalam rapat paripurna.

Baca juga: Tak Ditemui Pimpinan DPR Soal Demo Tolak RKUHP, Koalisi Masyarakat Sipil: Mereka Tidak Menghormati HAM

Namun, kata dia, ada satu fraksi, yaitu Fraksi PKS yang menyepakatinya dengan catatan.

"Kita sudah tahu bahwa semua fraksi sepakat dan fraksi PKS sepakat dengan catatan. Saya sudah memberikan kesempatan kepada Fraksi PKS untuk memberikan catatan dan kesempatan pada sidang paripurna hari ini," jelasnya.

Sebelum persetujuan, Rapat Paripurna juga telah memberikan kesempatan kepada Komisi III DPR menyampaikan laporan RKUHP.

Pembacaan laporan disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat paripurna pengesahan RKUHP di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). KOMPAS.com/ Tatang Guritno Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat paripurna pengesahan RKUHP di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Pacul menyatakan, pihaknya bersama pemerintah sudah menindaklanjuti semua pendapat dan masukan terhadap draf RKUHP.

Pembahasan RKUHP disebut terbuka dan penuh kehati-hatian.

"Beberapa isu krusial itu sudah dilakukan penyesuaian substansi maupun redaksional, penambahan penjelasan, hingga penghapusan substansi," jelasnya.

"Sehingga pada 24 November 2022, Komisi III telah bersepakat dan menyetujui agar RUU KUHP agar dapat dilaporkan dalam rapat paripurna ini agar mendapat persetujuan. Jadi draf akhir adalah draf 24 November 2022," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Akan Bertamu ke Golkar Sore Ini, Tifatul Minta Jangan Dicurigai

PKS Akan Bertamu ke Golkar Sore Ini, Tifatul Minta Jangan Dicurigai

Nasional
Muncul Lagi Kasus Meninggal akibat Gagal Ginjal, Pengacara Keluarga Korban: Pemerintah Kemarin Lalai, Sekarang Bebal

Muncul Lagi Kasus Meninggal akibat Gagal Ginjal, Pengacara Keluarga Korban: Pemerintah Kemarin Lalai, Sekarang Bebal

Nasional
Soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Demokrat: Agenda untuk Membuat Citra Anies Buruk

Soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Demokrat: Agenda untuk Membuat Citra Anies Buruk

Nasional
Gempa Turkiye, 104 WNI Dievakuasi ke Ankara

Gempa Turkiye, 104 WNI Dievakuasi ke Ankara

Nasional
Pemerintah Indonesia Akan Kirim Misi Bantuan ke Turkiye

Pemerintah Indonesia Akan Kirim Misi Bantuan ke Turkiye

Nasional
Soal Mahfud Akan Koordinasi tentang Ismail Bolong, KPK Bilang Begini

Soal Mahfud Akan Koordinasi tentang Ismail Bolong, KPK Bilang Begini

Nasional
UPDATE: 10 WNI Luka-luka akibat Gempa Bumi di Turkiye, Tidak Ada yang Meninggal Dunia

UPDATE: 10 WNI Luka-luka akibat Gempa Bumi di Turkiye, Tidak Ada yang Meninggal Dunia

Nasional
Tegas Tolak Khilafah, Ini Rekomendasi Lengkap Muktamar Internasional di Resepsi 1 Abad NU

Tegas Tolak Khilafah, Ini Rekomendasi Lengkap Muktamar Internasional di Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Immanuel Ebenezer Tak Lagi Dukung Ganjar, GP Mania Segera Dibubarkan

Immanuel Ebenezer Tak Lagi Dukung Ganjar, GP Mania Segera Dibubarkan

Nasional
Perselisihan PKB-PBNU Harus Diakhiri supaya Tak Meluas

Perselisihan PKB-PBNU Harus Diakhiri supaya Tak Meluas

Nasional
Soal Safari Politik Puan, Elite PDI-P: Akan Ada Kejutan

Soal Safari Politik Puan, Elite PDI-P: Akan Ada Kejutan

Nasional
Konflik Elite PKB-PBNU Dinilai Bisa Ganggu Stabilitas Jelang Pemilu

Konflik Elite PKB-PBNU Dinilai Bisa Ganggu Stabilitas Jelang Pemilu

Nasional
Gerindra Disarankan Rangkul PBNU yang Sedang Tak Akur dengan PKB

Gerindra Disarankan Rangkul PBNU yang Sedang Tak Akur dengan PKB

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Gubernur Semestinya Dipilih DPRD, Bukan Rakyat

Politikus PDI-P Nilai Gubernur Semestinya Dipilih DPRD, Bukan Rakyat

Nasional
Selain Penjara Seumur Hidup, 4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Dituntut Dipecat dari Kesatuan

Selain Penjara Seumur Hidup, 4 Prajurit TNI Terdakwa Mutilasi Dituntut Dipecat dari Kesatuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.