Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/12/2022, 17:30 WIB

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Komisi X DPR dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) menghasilkan enam butir pandangan Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI.

Dalam enam butir pandangan tersebut, kata Dede Yusuf, Komisi X DPR RI mendukung LLDIKTI agar memiliki peran strategis termasuk dukungan anggaran agar bisa bekerja mencapai mutu perguruan tinggi lebih baik.

“Perlu untuk ada penguatan pengelolaan perguruan tinggi dengan tetap memperhatikan anggaran pendidikan, riset perguruan tinggi, pembinaan atau akreditasi, tata kelola perguruan tinggi swasta (PTS) yang bermutu, dan lain-lain,” ungkap Dede Yusuf dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Selasa (6/12/2022).

Hal itu disampaikan oleh Dede Yusuf saat memimpin rapat di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2022).

Baca juga: Sosialisasikan UU Keolahragaan, Dede Yusuf: Tragedi Kanjuruhan Terjadi karena Kemalasan Membaca

Dede menjelaskan, panja memiliki pandangan perlu untuk memaksimalkan anggaran fungsi pendidikan, yakni sebanyak 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar dioptimalkan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

“Perlu untuk memaksimalkan fungsi pendidikan agar APBN lebih optimal untuk Kemendikbud Ristek dan perlu adanya afirmasi kepada PTS yang telah menampung dosen, mahasiswa, dan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi,” ujar Dede.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat tersebut menambahkan, Panja juga memiliki pandangan perlunya mengevaluasi beberapa hal, mulai dari evaluasi terhadap kriteria kompetisi dalam mendapatkan bantuan atau hibah kepada PTS hingga peningkatan mutu agar terjadi keadilan dalam memberikan bantuan kepada PTS.

Baca juga: Soroti Mutu Pendidikan Indonesia, Dede Yusuf Sebut Dunia Pendidikan Butuh Konsep Center of Excellent

Selain itu, sebut dia, perlu adanya evaluasi terkait keberadaan Universitas Terbuka dalam menyelenggarakan pendidikan jarak jauh yang berbasis dalam jaringan (daring) menjadi luar jaringan (luring).

“Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI juga mengimbau para narasumber atau Kepala LLDIKTI dari beberapa wilayah agar secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan perguruan tinggi dan program turunannya, serta memberikan kontribusi pemikiran secara kritis terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia,” kata Dede.

Ia menjelaskan, bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini.

“Substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI kepada pemerintah,” jelasnya.

Sebagai informasi, dalam rapat tersebut, terungkap berbagai permasalahan yang dialami oleh LLDIKTI dari berbagai wilayah yang hadir dalam rapat, yakni terkait permasalahan sumber daya manusia (SDM), jumlah dosen yang kurang, pendanaan, minimnya jaringan telekomunikasi, dan lain sebagainya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Singgung Etik Polri dalam Pleidoi, Irfan Widyanto: Apakah Saya Bisa Tolak Perintah Atasan?

Singgung Etik Polri dalam Pleidoi, Irfan Widyanto: Apakah Saya Bisa Tolak Perintah Atasan?

Nasional
Hasil Sero Survei Januari 2023: 99 Persen Orang Indonesia Punya Antibodi SARS-CoV-2

Hasil Sero Survei Januari 2023: 99 Persen Orang Indonesia Punya Antibodi SARS-CoV-2

Nasional
KPK Sebut Kemenangan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado Tak Gugurkan Materi Perkara Korupsi di PT Antam

KPK Sebut Kemenangan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado Tak Gugurkan Materi Perkara Korupsi di PT Antam

Nasional
Diseleksi Tertutup, Timsel KPUD Nyatanya Tetap Tak Penuhi Kuota Keterwakilan Perempuan

Diseleksi Tertutup, Timsel KPUD Nyatanya Tetap Tak Penuhi Kuota Keterwakilan Perempuan

Nasional
Sekjen PDI-P Tepis Kabar 5 Kader Tengah Diseleksi Jadi Capres

Sekjen PDI-P Tepis Kabar 5 Kader Tengah Diseleksi Jadi Capres

Nasional
Direktur Operasional KSP Indosurya Suwito Ayub Buron, Polri Ajukan 'Red Notice'

Direktur Operasional KSP Indosurya Suwito Ayub Buron, Polri Ajukan "Red Notice"

Nasional
Masa Jabatan Presiden 2 Periode Kembali Digugat ke MK

Masa Jabatan Presiden 2 Periode Kembali Digugat ke MK

Nasional
Istri Berharap Kapolri Terima Lagi AKBP Arif Rachman yang Dipecat gara-gara Kasus Sambo

Istri Berharap Kapolri Terima Lagi AKBP Arif Rachman yang Dipecat gara-gara Kasus Sambo

Nasional
Istri AKBP Arif Rachman Menangis di Pengadilan, Tak Mengira Sambo Tega Hancurkan Keluarganya

Istri AKBP Arif Rachman Menangis di Pengadilan, Tak Mengira Sambo Tega Hancurkan Keluarganya

Nasional
KPK Protes Pengacara Lukas Enembe Usai Sebut Firli Punya Janji Pribadi ke Kliennya

KPK Protes Pengacara Lukas Enembe Usai Sebut Firli Punya Janji Pribadi ke Kliennya

Nasional
Anak Idap Hemofilia Tipe A, AKBP Arif Rachman Minta Dibebaskan

Anak Idap Hemofilia Tipe A, AKBP Arif Rachman Minta Dibebaskan

Nasional
“Selama Satu Bulan di Patsus, Istri Saya Harus Berbohong kepada Anak'

“Selama Satu Bulan di Patsus, Istri Saya Harus Berbohong kepada Anak"

Nasional
Majelis Kehormatan MK Punya Waktu 30 Hari Usut Kasus Berubahnya Substansi Putusan MK

Majelis Kehormatan MK Punya Waktu 30 Hari Usut Kasus Berubahnya Substansi Putusan MK

Nasional
Anak Buah Merasa Dijebak dengan Air Mata Sandiwara Sambo dan Putri Candrawathi

Anak Buah Merasa Dijebak dengan Air Mata Sandiwara Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Awali 2023, Dompet Dhuafa Resmikan RS Wakaf Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Awali 2023, Dompet Dhuafa Resmikan RS Wakaf Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.