Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/12/2022, 18:33 WIB
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator lapangan aksi koalisi masyarakat sipil tolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dzuhrian Ananda Putra mengatakan, pihaknya sengaja mendirikan tenda di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Ia menjelaskan, pendirian tenda merupakan simbol untuk menyindir minimnya anggota DPR yang hadir secara langsung dalam rapat paripurna pengesahan RKUHP siang ini.

“Hari ini kita mau bilang lebih banyak rakyat loh (yang hadir), kalau enggak salah (anggota DPR) 18 orang, tapi hari ini kita lihat masyarakatnya jauh lebih banyak,” tutur Dzuhrian ditemui di depan Gedung DPR RI.

Baca juga: Tak Ditemui Pimpinan DPR Soal Demo Tolak RKUHP, Koalisi Masyarakat Sipil: Mereka Tidak Menghormati HAM

Berdasarkan informasi dari Sekjen DPR Indra Iskandar, sebanyak 60 orang hadir secara fisik dalam rapat paripurna ini. Kemudian, 237 orang hadir secara virtual, dan 164 orang melayangkan izin.

Kembali ke Dzuhrian, dia mengatakan, aksi mendirikan tenda atau camping ini merupakan simbol dari kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang panjang. Hal itu, sesuai dengan semangat koalisi masyarakat sipil yang selama ini terus menolak rancangan RKUHP.

“Kita mau bilang perlawanan masyarakat itu akan panjang dan akan terus dilakukan, gelombangnya enggak cuma kemarin, (tapi juga) hari ini, dan besok,” paparnya.

Ia ingin semua pihak merasakan keresahan atas disahkannya RKUHP siang ini.

Menurut Dzuhrian, RKUHP kian mengekang kebebasan berekspresi, dan demokrasi, serta berpotensi mengkriminalisasi semua elemen masyarakat.

“Perempuan terkena, teman-teman pers terkena, buruh terkena, petani terkena, masyarakat pun rentan terkena, itu jadi salah satu bentuk kenapa kita memilih bertenda,” sebutnya.

Baca juga: RKUHP Disahkan, Orangtua dan Wali Biarkan Anak Dipakai Mengemis Dipenjara 4 Tahun

Terakhir, ia menegaskan massa aksi berencana bertahan di depan Gedung DPR RI sampai malam.

Ia ingin melihat apakah setelah RKUHP disahkan, ruang demokrasi masyarakat tetap dibuka seluas-luasnya. Atau sebaliknya massa aksi bakal diusir oleh aparat penegak hukum.

“Jika itu dipersempit makin jelas artinya pemerintah, eksekutif dan legislatif, sudah mengangkangi UUD 1945 yang menjamin kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum,” ujarnya.

Diketahui RKUHP telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI hari ini.

Baca juga: RKUHP Sah, Pencurian Benda Keagamaan hingga Purbakala Dipenjara 7 Tahun

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menampik tudingan yang menyebut proses pengesahan dilakukan buru-buru.

Menurut dia, proses pembuatan hukum pidana milik Indonesia telah berlangsung sejak 1963.

“Ini tidak terburu-buru. Kalau cepat terbilang terburu-buru. Lambat dibilang lambat ya. Jadi enggak ada terburu-buru," katanya ditemui pasca rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Laporkan Penambahan Kasus Gagal Ginjal Akut, 1 Meninggal dan 1 Suspek

Kemenkes Laporkan Penambahan Kasus Gagal Ginjal Akut, 1 Meninggal dan 1 Suspek

Nasional
Menko PMK Minta Kades Buat Aturan Warga Lapor 3 Bulan Sebelum Menikah

Menko PMK Minta Kades Buat Aturan Warga Lapor 3 Bulan Sebelum Menikah

Nasional
Wapres Ajak Umat Kristiani Terus Tebarkan Nilai Kebaikan

Wapres Ajak Umat Kristiani Terus Tebarkan Nilai Kebaikan

Nasional
Anggota Komisi III DPR Sebut Tak Bisa Larang Siapapun Bicara soal Penundaan Pemilu

Anggota Komisi III DPR Sebut Tak Bisa Larang Siapapun Bicara soal Penundaan Pemilu

Nasional
Satu Anak di DKI Meninggal karena Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Telusuri Keterkaitan Penggunaan Obat Sirup

Satu Anak di DKI Meninggal karena Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Telusuri Keterkaitan Penggunaan Obat Sirup

Nasional
IPK Anjlok, Anggota DPR: Saya Tidak Tahu Siapa yang Harus Bertanggung Jawab

IPK Anjlok, Anggota DPR: Saya Tidak Tahu Siapa yang Harus Bertanggung Jawab

Nasional
Profil Erwin Aksa yang Ungkap Perjanjian Utang Piutang Anies-Sandiaga

Profil Erwin Aksa yang Ungkap Perjanjian Utang Piutang Anies-Sandiaga

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Suara Publik Seimbang, Ingin Parpol Usung Kadernya Sendiri dan Usung Kader Non-parpol

Survei Litbang "Kompas": Suara Publik Seimbang, Ingin Parpol Usung Kadernya Sendiri dan Usung Kader Non-parpol

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Parpol Konvensi Terbuka untuk Cari Kandidat Capres

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Parpol Konvensi Terbuka untuk Cari Kandidat Capres

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan dalam Penjaringan Capres

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan dalam Penjaringan Capres

Nasional
Perjanjian Politik Anies, Sandiaga, dan Prabowo yang Diungkit Jelang Kepastian Terbentuknya Koalisi Perubahan

Perjanjian Politik Anies, Sandiaga, dan Prabowo yang Diungkit Jelang Kepastian Terbentuknya Koalisi Perubahan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Erwin Aksa Benarkan Perjanjian Anies-Sandiaga | Usul JK di Balik Perjanjian Anies-Sandiaga

[POPULER NASIONAL] Erwin Aksa Benarkan Perjanjian Anies-Sandiaga | Usul JK di Balik Perjanjian Anies-Sandiaga

Nasional
Wajah Buruk Polisi: Polisi Peras Polisi, Polisi Korup, Polisi Bunuh Polisi, dan 'Simpanan' Polisi

Wajah Buruk Polisi: Polisi Peras Polisi, Polisi Korup, Polisi Bunuh Polisi, dan "Simpanan" Polisi

Nasional
Ketika Harapan PPP pada Sandiaga Uno Belum Berakhir...

Ketika Harapan PPP pada Sandiaga Uno Belum Berakhir...

Nasional
Antisipasi Dini Krisis Narkoba Fentanil

Antisipasi Dini Krisis Narkoba Fentanil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.