Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Diuntungkan dengan Kekecewaan Masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 30/11/2022, 15:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyambut positif hasil survei terkini Charta Politika yang menunjukkan elektabilitasnya masuk lima besar partai politik.

Adapun dalam survei tersebut, Demokrat berhasil masuk lima besar dan menggeser posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, ada sejumlah faktor yang membuat partainya berhasil masuk lima besar.

"Pertama konsistensi Partai Demokrat sebagai oposisi yang terus menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Serta kerja-kerja nyata segenap kader dalam membantu meringankan beban rakyat," kata Kamhar kepada Kompas.com, Rabu (30/11/2022).

Kedua, faktor retrospektif dinilai menjadi faktor Demokrat meningkat elektabilitasnya.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Kamhar berpandangan, faktor ini tak terlepas dari banyaknya persoalan di berbagai sektor negara yang berimbas pada tingginya tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"(Keadaan itu) membuat masyarakat menginginkan Partai Demokrat kembali berada dalam pemerintahan," jelasnya.

Demokrat, kata Kamhar, mengapresiasi dan senantiasa menjadikan hasil survei sebagai variabel penting dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan, program serta kerja-kerja politik.

"Kami bersyukur hasil survei dari berbagai lembaga survei Partai Demokrat selalu berada dalam 5 besar bahkan ada yang hasilnya Partai Demokrat pada posisi 3 besar yang elektabilitasnya double digit," ucapnya.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Lebih lanjut, Kamhar mengungkapkan faktor ketiga naiknya elektabilitas Demokrat yaitu karena kerja keras Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam memimpin.

"Efektifitas kepemimpinan Mas Ketum AHY dalam mengatasi berbagai gangguan termasuk dari KSP Moeldoko yang bisa diatasi secara tuntas," kata dia.

"Ini sekaligus membantah tuduhan dari banyak pihak bahwa AHY masih hijau," tambahnya.

Dia menjelaskan, saat kudeta menyerang Demokrat, banyak pihak yang menganggap AHY akan tumbang sebagai Ketum.

Namun, sebaliknya masalah itu dinilai dapat diatasi dengan tuntas.

Kamhar melanjutkan dengan membeberkan kemampuan AHY memimpin Demokrat.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com