Belum Ada Jadwal "Fit and Proper Test" Calon Panglima, Dasco: Masih Sibuk...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pimpinan DPR hingga kini belum bisa memutuskan jadwal fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Dasco menjelaskan bahwa alasannya karena pimpinan DPR masih memiliki kesibukan masing-masing.

"Hasil komunikasi dengan para pimpinan mengenai Rapim (rapat pimpinan) dan Bamus (Badan Musyawarah), kemungkinan belum minggu ini (fit and proper test), karena masing-masing pimpinan masih ada kesibukan yang waktunya belum bisa disesuaikan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Oleh karena itu, Dasco meminta semua menunggu jadwal resmi fit and proper test tersebut.

Baca juga: KSAL Yudo Margono Disebut Kantongi Restu Andika Perkasa untuk Maju Jadi Calon Panglima TNI

Ia pun berharap, semua pimpinan DPR bisa saling menyesuaikan jadwal untuk mengadakan Rapim mengenai fit and proper test calon panglima TNI.

"Mudah-mudahan minggu depan (rapim), nanti kita akan tunggu jadwal Ibu Ketua DPR dan pimpinan yang lain untuk bisa saling menyesuaikan jadwal untuk rapat pimpinan," jelasnya.

Ditanya soal spesifik hari menggelar rapim, Dasco mengaku tak mengetahui dengan pasti.

Sebab, menurutnya, hingga kini antarpimpinan DPR masih berkomunikasi menentukan kepastian hari tersebut.

"Harinya kita belum tahu, karena kita masih komunikasi, terutama dengan ibu Ketua ya," ucap Dasco.

Baca juga: Jadwal Fit and Proper Test KSAL Yudo Jadi Panglima TNI Belum Pasti, Ini Alasannya

Sebelumnya, Dasco memastikan fit and proper test untuk Laksamana Yudo Margono, tidak akan digelar pekan ini.

"Kalau pekan ini sudah tidak mungkin. Karena sekarang (kemarin) sudah Selasa. Dan Kamis itu kelihatannya rapat pimpinan sama Badan Musyawarah (Bamus)," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Pasalnya, Dasco mengatakan, Surat Presiden (Surpres) Panglima TNI harus dibahas oleh pimpinan DPR terlebih dahulu.

Rapat pimpinan DPR baru bisa dilaksanakan apabila para pimpinan yang hadir sudah memenuhi kuorum. Barulah setelah itu pimpinan DPR menyerahkan Surpres Panglima TNI ke Bamus DPR untuk dibahas.

Akan tetapi, kata Dasco, para pimpinan DPR belum menemukan waktu yang cocok untuk melaksanakan rapat pimpinan tersebut.