Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/11/2022, 05:11 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedekatan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Yudo Margono dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dinilai mempengaruhi keputusan Presiden Joko Widodo.

Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Edna Caroline Pattisina menyatakan kedekatan itu sedikit banyak membuat Jokowi memilih Yudo sebagai calon Panglima TNI.

Apalagi, hubungan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman dengan Andika dikabarkan sempat renggang.

“Yang menarik memang hubungan Pak Yudo dan Pak Andika relatif lebih baik kayaknya dari pada Pak Andika dan Pak Dudung,” ujar Edna dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: KSAL Jadi Calon Panglima TNI, Pengamat Singgung Ancaman di Laut

Manfaatnya, lanjut Edna, Yudo kerap muncul di muka publik karena sering menemani Andika dalam berbagai kesempatan.

“Kayak di Garuda Shield yang eksis Angkatan Laut, yang muncul Pak Yudo,” katanya.

Ia menduga hubungan baik itu membuat Andika merekomendasikan pada Jokowi siapa figur yang layak menggantikannya.

“Jadi make sense saja Pak Jokowi pasti tanya ke Pak Andika kan, menurut Panglima TNI siapa nih (yang menggantikannya),” sebut dia.

Baca juga: Chemistry Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

Diketahui Istana telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) calon Panglima TNI ke DPR RI, Senin (28/11/2022).

Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan Jokowi memilih Yudo sebagai calon tunggal Panglim TNI.

Nantinya surat tersebut bakal ditindaklanjuti dengan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi I DPR.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com