Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ABPD di Bank Masih Rp 278 Triliun, Jokowi: Pak Mendagri, Tolong Cek Ada Persoalan Apa

Kompas.com - 30/11/2022, 11:46 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyoroti soal uang anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) yang masih tersimpan Rp 278 triliun di bank.

Jokowi pun mengkritisi kondisi tersebut karena seharusnya APBD dipergunakan untuk mendukung perputaran uang di dalam negeri.

"Mumpung ada gubernur, bupati, wali kota. Ini saya ingatkan. Kita ini mencari uang dari luar agar masuk. Terjadi perputaran uang yang lebih meningkat. Tetapi uang kita sendiri yang ditransfer Menkeu ke daerah-daerah, justru enggak dipakai," ujar Jokowi saat

Presiden lantas menceritakan saat dirinya bertanya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati masih ada berapa APBD yang tersimpan dan belum terpakai.

Baca juga: Ketika Penetapan APBD DKI 2023 yang Naik dari Plafon Sementara, Berpotensi Timbulkan Masalah

Kepala Negara memperkirakan menjelang akhir tahun seperti ini biasanya APBD yang tersisa di bank sebesar Rp 210 triliun hingga Rp 220 triliun.

Namun, saat diberitahu Menkeu, Jokowi terkejut karena APBD di bank tersisa Rp 278 triliun.

"Pagi tadi, kita cek uang yang ada di bank masih Rp 278 triliun. Kita ini cari investasi agar dapat arus modal masuk, yang sudah ada di kantong (malah) enggak dipakai. Ya percuma. Rp 278 triliun itu gede banget itu. Besar sekali. Ini kalau cepat direalisasikan cepat dibelanjakan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, hati-hati," tegasnya.

"Tadi saya sudah perintahkan ke Pak Mendagri, tolong ini cek satu per satu ada persoalan apa. Situasi sangat sulit, sangat sulit, tetapi malah uangnya didiemin di bank, tidak dibelanjakan. Gede banget Rp 278 triliun, ini saya minta saya minta segera dibelanjakan," lanjut Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Diperkirakan Awal 2023 Sudah Masuk Resesi Global

Dia memperbandingkan situasi saat ini dengan pembelanjaan APBD pada 2021. Pada akhir Oktber tahun lalu, APBD yang tersisa sebesar Rp 226 triliun.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal realisasi APBN yang mencapai 76 persen.

Di sisi lain, realisasi APBD baru 62 persen. Oleh karena itu, Jokowi meminta pemerintah daerah mencermati capaian ini.

"Ini sudah Desember lho. Besok sudah Desember. Hati-hati. Artinya kita pontang-panting cari arus modal masuk, cari capital in flow lewat investasi, tetapi uang yg ada di kantong sendiri tidak diinvestasikan," tegas Jokowi.

"Ini hati-hati, ini keliru besar, keliru besar," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com