Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ajak Pj Gubernur hingga Tokoh Masyarakat Percepat Pembangunan Papua Selatan

Kompas.com - 30/11/2022, 12:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan kepada seluruh pemangku kepentingan di Papua Selatan untuk menyatukan hati dan tujuan mempercepat pembangunan di provinsi tersebut.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat bertemu Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Sapanfo, bupati se-Papua Selatan, dan tokoh masyarakat Papua Selatan di Merauke, Rabu (30/11/2022).

"Mari kita bangun Papua Selatan dengan tujuan yang sama, dengan hati yang sama, satukan hati satukan tujuan, Izakod Bekai Izakod Kai, itu semboyan yang terus kita hidupkan bukan hanya tertulis tapi kita hidupkan di masyarakat," kata Ma'ruf, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: ABPD di Bank Masih Rp 278 Triliun, Jokowi: Pak Mendagri Tolong Cek Ada Persoalan Apa

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf menyampaikan empat hal yang menurutnya penting dilakukan untuk mempercepat pembangunan di Papua.

Pertama, ia menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera membahas beragam isu dan agenda yang menjadi perhatian di Papua Selatan.

"Segera petakan dan langkah konkret yang terkait transisi kelembangaan provinsi baru yang sejalan dengan tahapan proses Pemilu 2024, tadi sudah disampaikan oleh Wakil Menteri," ujar Ma'ruf.

Kedua, ia berpesan agar pemekaran wilayah di Papua harus menjadi dorongan kuat untuk menggerakan pembangunan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Baca juga: Wapres Bahas Perkembangan Papua dengan Tokoh Gereja

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengingatkan, harus ada terobosan dalam mengelola pembangunan di Papua, tidak bisa berjalan biasa-biasa saja.

"Rumuskan komoditas unggulan yang spesifik dari setiap kabupaten di Papua Selatan. Desain konektivitas wilayah yang terpadu. Utamakan peran serta masyarakat asli Papua," kata Ma'ruf.

Ketiga, Ma'ruf berpandangan bahwa Papua Selatan adalah wajah Indonesia di perbatasan negara yakni sebagai pintu gerbang Indonesai dari selatan ke kawasaan pasifik.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan di area perbatasan.

Baca juga: Wapres Sebut 3 Provinsi Baru di Papua Dekatkan Pembangunan ke Rakyat

Ia menyebutkan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Merauke dan Boven Digoel serta beberapa titik transaksi ekonomi mesti menjadi sentra pertumbuhan baru di kawasan perbatasan.

Keempat, Ma'ruf mendorong agar Papua Selatan menjadi lumbung pangan nasional di Indonesia bagian timur, baik sebagai sentra padi, peternakan, maupun peternakan.

Seperti diketahui, Papua Selatan merupakan salah satu dari tiga provinsi baru hasil pemekaran wilayah dari provinsi Papua, dua provinsi lainnya adalah Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah.

Adapun Ma'ruf tengah melakukan kunjungan kerja di Papua untuk mengecek pelaksanaan otonomi khusus di provinsi-provinsi yang terletak di bumi cendrawasih tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com