Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/11/2022, 06:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa masih menjadi tanda tanya.

Presiden Joko Widodo belum juga mengirimkan surat presiden (surpres) soal pergantian panglima TNI ke DPR kendati masa jabatan Andika berakhir kurang dari sebulan lagi.

Berbagai spekulasi pun berkembang. Setidaknya, tiga nama Kepala staf TNI yang kini menjabat digadang-gadang menjadi calon panglima selanjutnya.

Ketiganya yakni KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

Baca juga: Sepanjang Sejarah, Baru Ada 2 Panglima TNI Berasal dari TNI AL, Ini Sosoknya...

Selama masa pemerintahan Jokowi, pergantian Panglima TNI sudah dilakukan beberapa kali. Sejak 2014 hingga kini, tercatat ada tiga panglima yang berasal dari matra Angkatan Darat (AD) dan satu Angkatan Udara (AU).

Siapa saja mereka? Lantas, siapa kandidat calon panglima terkuat pengganti Andika Perkasa?

1. Moeldoko

Jokowi mengawali masa jabatannya sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2014. Saat itu, kursi Panglima TNI diisi oleh Jenderal Moeldoko.

Namun, Moeldoko bukan terpilih pada era Jokowi. Dia sudah menjabat sebagai pimpinan tertinggi Korps Militer sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tepatnya mulai 30 Agustus 2013.

Sebelum menjabat sebagai panglima, Moeldoko merupakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut pemerintah sudah menyiapkan intensif khusus untuk masyarakat yang akan menggunakan kendaraan listrik.ANTARA FOTO via BBC INDONESIA Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut pemerintah sudah menyiapkan intensif khusus untuk masyarakat yang akan menggunakan kendaraan listrik.

Jabatan Panglima TNI diemban Moeldoko selama hampir dua tahun. Dia mengakhiri masa jabatannya karena pensiun pada 8 Juli 2015, ketika pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla belum genap setahun berjalan.

Moeldoko sempat terjun ke politik praktis dengan bergabung bersama Partai Hanura pada 2016. Dua tahun setelahnya, dia kembali ke lingkaran pemerintahan Jokowi-JK karena ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Jabatan tersebut diemban Moeldoko sejak 17 Januari 2018 hingga saat ini.

2. Gatot Nurmantyo

Setelahnya, kursi Panglima TNI kembali diisi oleh matra Angkatan Darat. Jokowi kala itu menunjuk Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai pengganti Moeldoko.

Sama seperti Moeldoko, sebelumnya Gatot menjabat sebagai KSAD. Dia dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI pada 8 Juli 2015.

Sedianya, Gatot baru memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Namun, pada 8 Desember 2017 dia diberhentikan secara hormat dari jabatannya.

Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo saat berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Senin (23/4/2018).KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZES Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo saat berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Pencopotan Gatot itu sempat menuai kontroversi. Jenderal bintang empat tersebut sempat mengaku pergantian jabatannya sebagai panglima berkaitan dengan instruksinya untuk memutarkan film G30S/PKI.

Sementara, saat itu Presiden Jokowi berdalih bahwa Gatot diberhentikan karena sudah mendekati masa pensiun.

"Mekanisme normal saja karena Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang," kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (4/12/2017).

3. Hadi Tjahjanto

Sebagai pengganti Gatot, Presiden menunjuk Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Untuk pertama kalinya, Jokowi memilih sosok panglima dari matra Angkatan Udara (AU).

Hadi dilantik sebagai Panglima TNI oleh Kepala Negara pada 8 Desember 2017. Sebelum itu, dia merupakan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) yang menjabat sejak 18 Januari 2017.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto.Dok. Kementerian ATR/BPN Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto.

Jabatan panglima TNI diemban Hadi selama hampir 4 tahun. Sejauh ini, dia menjadi panglima TNI era Jokowi yang masa jabatannya paling lama, bahkan hingga memasuki periode kedua.

Hadi turun tahta karena memasuki masa pensiun pada 17 November 2021.

Selang 7 bulan setelah purnatugas, Hadi bergabung ke Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia dipercaya menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Hadi dilantik sebagai Menteri ATR/BPN pada Rabu (15/6/2022). Jabatan itu masih dia emban hingga saat ini.

4. Andika Perkasa

Untuk menggantikan Hadi, Presiden Jokowi menunjuk Jenderal Andika Perkasa. Andika merupakan Panglima TNI ketiga di era Jokowi yang berlatar belakang Angkatan Darat.

Sebelum menjadi pimpinan tertinggi di Korps Militer, Andika menjabat sebagai KSAD.

Baca juga: Menakar Peluang KSAL Yudo Margono Jabat Panglima TNI Berikutnya...

Saat itu, Andika menjadi calon Panglima TNI tunggal yang diusulkan oleh Jokowi untuk menggantikan Hadi. Surat presiden (surpres) usulan nama Andika dikirim kepala negara ke DPR pada Rabu (3/11/2021).

Setelah menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan, DPR menyetujui usulan presiden. Andika pun dilantik sebagai Panglima TNI oleh Jokowi pada Rabu (17/11/2021).

Kurang dari sebulan lagi, Andika bakal memasuki masa pensiun. Dia berusia 58 tahun pada 21 Desember 2022.

Siapa berikutnya?

Kursi calon Panglima TNI pengganti Andika pun hingga kini masih menjadi teka-teki. Surpres pergantian panglima rencananya baru dikirim Jokowi ke DPR pada Senin (28/11/2022).

Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai, dari tiga nama kepala staf yang kini menjabat, KSAL Laksamana Yudo Margono punya peluang paling besar untuk menjadi panglima pengganti Andika Perkasa.

Sebabnya, selama masa pemerintahan Jokowi, TNI AL belum dapat giliran menempati jabatan tertinggi Korps Militer.

"Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, belum pernah ada Panglima dari lingkungan TNI AL," kata Fahmi kepada Kompas.com, Selasa (22/11/2022).

Sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya Pasal 13 Ayat (4), panglima hanya akan dipilih dari kepala staf yang sedang menjabat atau mantan kepala staf yang masih dalam masa dinas keprajuritan.

Oleh karenanya, kata Fahmi, secara norma, sebenarnya semua kepala staf TNI punya peluang yang sama menjadi panglima.

Baca juga: Anggota DPR Paparkan 5 Persoalan yang Harus Dijawab Calon Panglima TNI

Meski tak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara ketiga matra secara urut kacang dalam pergantian panglima, namun, Fahmi menyebut, bukan berarti itu tidak penting untuk dipertimbangkan.

"Boleh dong kita berharap, jangan sampai ada yang merasa dianaktirikan atau berkurang kebanggaannya hingga berpotensi menimbulkan kekecewaan terpendam di bawah permukaan yang kemudian berpotensi menghadirkan kerawanan bagi soliditas TNI, terlebih stabilitas nasional," ujarnya.

Selain itu, lanjut Fahmi, sejak dulu Jokowi punya cita-cita membangun RI sebagai poros maritim Tanah Air. Jika mencermati dinamika lingkungan strategis, pada masa mendatang Indonesia punya banyak tantangan dan ancaman di perairan yang membutuhkan visi kuat dan kesiapan.

Dengan alasan-alasan tersebut, Fahmi berpendapat, besar potensi Yudo Margono dipilih Jokowi sebagai Panglima TNI.

"Menurut saya, sepanjang belum pensiun, peluang jelas besar dan kuat untuk Laksamana Yudo Margono," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Selamat Ulang Tahun Ke-15 Partai Gerindra

Jokowi: Selamat Ulang Tahun Ke-15 Partai Gerindra

Nasional
Dito Mahendra Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

Dito Mahendra Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

Nasional
Sistem Proporsional Tertutup dan Isu Penundaan Pemilu yang Terus Digaungkan di Tahun Politik

Sistem Proporsional Tertutup dan Isu Penundaan Pemilu yang Terus Digaungkan di Tahun Politik

Nasional
Prabowo dan Sandiaga Terlihat Akrab Saat Hadiri HUT Ke-15 Gerindra

Prabowo dan Sandiaga Terlihat Akrab Saat Hadiri HUT Ke-15 Gerindra

Nasional
Kemenkes Laporkan Penambahan Kasus Gagal Ginjal Akut, 1 Meninggal dan 1 Suspek

Kemenkes Laporkan Penambahan Kasus Gagal Ginjal Akut, 1 Meninggal dan 1 Suspek

Nasional
Menko PMK Minta Kades Buat Aturan Warga Lapor 3 Bulan Sebelum Menikah

Menko PMK Minta Kades Buat Aturan Warga Lapor 3 Bulan Sebelum Menikah

Nasional
Wapres Ajak Umat Kristen Terus Tebarkan Nilai Kebaikan

Wapres Ajak Umat Kristen Terus Tebarkan Nilai Kebaikan

Nasional
Anggota Komisi III DPR Sebut Tak Bisa Larang Siapa Pun Bicara soal Penundaan Pemilu

Anggota Komisi III DPR Sebut Tak Bisa Larang Siapa Pun Bicara soal Penundaan Pemilu

Nasional
Satu Anak di DKI Meninggal karena Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Telusuri Keterkaitan Penggunaan Obat Sirup

Satu Anak di DKI Meninggal karena Gagal Ginjal Akut, Kemenkes Telusuri Keterkaitan Penggunaan Obat Sirup

Nasional
IPK Anjlok, Anggota DPR: Saya Tidak Tahu Siapa yang Harus Bertanggung Jawab

IPK Anjlok, Anggota DPR: Saya Tidak Tahu Siapa yang Harus Bertanggung Jawab

Nasional
Profil Erwin Aksa yang Ungkap Perjanjian Utang Piutang Anies-Sandiaga

Profil Erwin Aksa yang Ungkap Perjanjian Utang Piutang Anies-Sandiaga

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Suara Publik Seimbang, Ingin Parpol Usung Kadernya Sendiri dan Usung Kader Non-parpol

Survei Litbang "Kompas": Suara Publik Seimbang, Ingin Parpol Usung Kadernya Sendiri dan Usung Kader Non-parpol

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Parpol Konvensi Terbuka untuk Cari Kandidat Capres

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Parpol Konvensi Terbuka untuk Cari Kandidat Capres

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan dalam Penjaringan Capres

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan dalam Penjaringan Capres

Nasional
Perjanjian Politik Anies, Sandiaga, dan Prabowo yang Diungkit Jelang Kepastian Terbentuknya Koalisi Perubahan

Perjanjian Politik Anies, Sandiaga, dan Prabowo yang Diungkit Jelang Kepastian Terbentuknya Koalisi Perubahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.