Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/11/2022, 21:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR bersama Pemerintah menyepakati agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II yang akan dilakukan pada rapat paripurna.

Hal itu diputuskan setelah Komisi III bersama Pemerintah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I.

Rapat itu langsung digelar usai Komisi III DPR mengadakan rapat kerja bersama Pemerintah membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHP.

Adapun rapat pengambilan keputusan tingkat I beragendakan mendengarkan pandangan mini sembilan fraksi.

Baca juga: Draf RKUHP Terbaru Akomodasi soal Rekayasa Kasus, Pelaku Bisa Dipidana 6 Tahun

"Apakah naskah RUU tentang KUHP dapat dilanjutkan pada pembahasan tingkat kedua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang KUHP yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat. Apakah dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I RKUHP, Kamis (24/11/2022).

"Setuju," jawab seluruh fraksi di Komisi III DPR.

Sebelumnya, Komisi III DPR dan Pemerintah menyepakati agar RKUHP dibawa ke pengambilan keputusan tingkat I.

Adies Kadir yang juga memimpin rapat mengatakan, mayoritas fraksi Komisi III setuju akan hal itu.

Baca juga: Perketat Definisi Makar di RKUHP, Wamenkumham: Niat Lakukan Serangan yang Telah Diwujudkan...

"Dari sembilan fraksi; tiga fraksi setuju dengan catatan, itu Fraksi PPP, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Partai Golkar. Kemudian, yang lainnya setuju, dan satu fraksi, PKS ikut keputusan daripada forum yang ada di ruang rapat antara Komisi III dan pemerintah," kata Adies.

Setelah itu, ia menanyakan kepada forum rapat agar RKUHP dapat dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat I.

"Apakah dapat disetujui untuk masuk ke pengambilan keputusam tingkat pertama?" kata Adies.

"Setuju," jawab seisi ruang rapat menandakan kesepakatan.

Diketahui, pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyerahkan draf terbaru RKUHP.

Dalam draf tertanggal 24 November 2022 itu, ada sejumlah perubahan. Salah satunya, mengakomodasi keinginan Komisi III DPR soal Pasal rekayasa kasus.

Baca juga: Minta Frasa Penghinaan Pemerintah di RKUHP Dibatasi, Johan Budi: Agar Tak Ditafsirkan Semaunya Pemerintah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tim Advokasi Minta Kasus Gagal Ginjal Ditetapkan jadi KLB: Ini Tragedi

Tim Advokasi Minta Kasus Gagal Ginjal Ditetapkan jadi KLB: Ini Tragedi

Nasional
Saat Spanduk Ganjar Diturunkan oleh Relawannya Sendiri

Saat Spanduk Ganjar Diturunkan oleh Relawannya Sendiri

Nasional
Sempat Sebut Ganjar 'The Next Jokowi', Immanuel Ebenezer: Ternyata Jauh Sekali

Sempat Sebut Ganjar "The Next Jokowi", Immanuel Ebenezer: Ternyata Jauh Sekali

Nasional
Penerbitan KTP Elektronik Terkendala, Pemerintah Siapkan KTP Digital via Ponsel

Penerbitan KTP Elektronik Terkendala, Pemerintah Siapkan KTP Digital via Ponsel

Nasional
Pembubaran GP Mania Dinilai Tak Berdampak Turunnya Dukungan ke Ganjar

Pembubaran GP Mania Dinilai Tak Berdampak Turunnya Dukungan ke Ganjar

Nasional
Jokowi Mania Tegaskan Tak Dukung Ganjar meski Dapat Dukungan PDI-P sebagai Capres

Jokowi Mania Tegaskan Tak Dukung Ganjar meski Dapat Dukungan PDI-P sebagai Capres

Nasional
Tak Persoalkan Manuver Golkar, PAN: Mudah-mudahan Menambah Kekuatan KIB

Tak Persoalkan Manuver Golkar, PAN: Mudah-mudahan Menambah Kekuatan KIB

Nasional
Psikolog Klinik: Semua Hasil Asesmen Valid Nyatakan Richard Eliezer Jawab Jujur

Psikolog Klinik: Semua Hasil Asesmen Valid Nyatakan Richard Eliezer Jawab Jujur

Nasional
Agus Nurpatria Dijadwalkan Jalani Sidang Divonis pada 23 Februari

Agus Nurpatria Dijadwalkan Jalani Sidang Divonis pada 23 Februari

Nasional
Relawan GP Mania Bubarkan Diri, Alasannya karena Ganjar Beda dengan di Medsos

Relawan GP Mania Bubarkan Diri, Alasannya karena Ganjar Beda dengan di Medsos

Nasional
Relawan Ganjar 'GP Mania' Resmi Membubarkan Diri

Relawan Ganjar "GP Mania" Resmi Membubarkan Diri

Nasional
Perubahan Substansi Putusan MK Disebut Hanya Butuh 49 Menit

Perubahan Substansi Putusan MK Disebut Hanya Butuh 49 Menit

Nasional
Panglima TNI Ungkap Penyebab Ekspor Tambang Ilegal Masih Terjadi

Panglima TNI Ungkap Penyebab Ekspor Tambang Ilegal Masih Terjadi

Nasional
Pelapor 9 Hakim MK Akan Beri Keterangan Tambahan di Polda Metro Besok

Pelapor 9 Hakim MK Akan Beri Keterangan Tambahan di Polda Metro Besok

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Muncul Lagi, Komisi IX Panggil BPOM Pekan Depan

Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Muncul Lagi, Komisi IX Panggil BPOM Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.