Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perketat Definisi Makar di RKUHP, Wamenkumham: Niat Lakukan Serangan yang Telah Diwujudkan...

Kompas.com - 24/11/2022, 20:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa pemerintah ingin memperketat definisi makar dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Makar diperketat definisinya sebagai tindakan berupa serangan. Menurut Eddy, sapaan akrab Edward, hal ini perlu disampaikan agar tidak menimbulkan penafsiran ganda ke depannya.

Sebelumnya, dalam draf RKUHP tanggal 9 November 2022, pasal 160 menyebutkan, “Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya persiapan perbuatan tersebut".

"Pasal 160 poin 8 kita mengubah istilah makar. Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut, sehingga lebih strict, lebih ketat," kata Eddy dalam rapat kerja Komisi III DPR, Kamis (24/11/2022).

Baca juga: Minta Frasa Penghinaan Pemerintah di RKUHP Dibatasi, Johan Budi: Agar Tak Ditafsirkan Semaunya Pemerintah

Eddy melanjutkan, definisi itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 7/PUU-XC/2017 halaman 15, poin 3.13.9.

Putusan MK itu menyatakan bahwa penegak hukum baru dapat mengambil vonis terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan makar, hingga jika orang yang bersangkutan telah melakukan tindakan "serangan" dan telah menimbulkan korban.

"Lain halnya dengan rumusan yang telah ada, seperti pada tindak pidana makar seperti saat ini yang harus dikaitkan antara Pasal 87 ataupun Pasal 53 KUHP," ujar Eddy.

Dalam rapat kali ini, pemerintah dan DPR sama-sama mengusulkan poin-poin untuk diatur dalam RKUHP.

Misalnya, dari pemerintah menjelaskan perubahan draf RKUHP 9 November 2022 dengan draf terbaru tertanggal 24 November 2022.

Salah satunya, terdapat tiga pasal baru terkait penghinaan pada pemerintah yang tertuang dalam Pasal 240 RKUHP.

Baca juga: Draft RKUHP Terbaru: Hina Presiden, Wapres, dan Menteri di Muka Umum Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Kapolri Akan Pecat Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Kapolri Akan Pecat Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Soal Tenda Jemaah Haji Kelebihan Kapasitas, Cak Imin Soroti Kelemahan Negosiasi Kemenag dengan Arab Saudi

Soal Tenda Jemaah Haji Kelebihan Kapasitas, Cak Imin Soroti Kelemahan Negosiasi Kemenag dengan Arab Saudi

Nasional
Kapolri Kerahkan Propam hingga Bareskrim Asistensi Kasus 'Vina Cirebon'

Kapolri Kerahkan Propam hingga Bareskrim Asistensi Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Kapolri Koordinasi ke BSSN Usut Gangguan Sistem Pusat Data Nasional

Kapolri Koordinasi ke BSSN Usut Gangguan Sistem Pusat Data Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com