Kompas.com - 24/11/2022, 18:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertindak profesional dalam melakukan rekrutmen badan ad hoc penyelenggara Pemilu 2024, yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Hal ini disampaikan setelah DKPP mengumumkan adanya 28 aduan terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota/kabupaten sebulan terakhir, imbas seleksi badan ad hoc Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

"DKPP menyarankan agar rekrumen penyelenggara ad hoc entah itu PPK, PPS, yang dilakukan KPU, dilakukan secara profesional dengan mengindahkan syarat-syarat formal yang ketat," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito dalam jumpa pers, Kamis (24/11/1022).

Baca juga: DKPP Terima 28 Aduan Terkait Seleksi Panwascam Pemilu 2024

"Sehingga nantinya tidak lagi muncul pengaduan yang sifatnya masih elementer, seperti pengaduan dugaan PNS (pegawai negeri sipil) merangkap penyelenggara ad hoc, perangkat desa merangkap ad hoc, dugaan anggota partai merangkap penyelenggara pemilu ad hoc," jelasnya.

Dalam 28 aduan terhadap anggota Bawaslu kota/kabupaten dalam seleksi Panwascam, Heddy menyebutkan, kebanyakan pengadu merasa tidak puas, yakni mereka yang tidak lolos rekrutmen Panwascam.

Beberapa pengadu juga melaporkan dugaan Panwascam yang terpilih merupakan orang-orang yang bermasalah secara aturan, seperti merangkap anggota pengurus partai politik hingga perangkat desa.

Heddy mengaku khawatir bila preseden sejenis terjadi dalam rekrutmen badan ad hoc KPU, hal itu dapat berimbas pada kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan maupun penyelenggara Pemilu 2024.

"Karena sekarang KPU yang melakukan, DKPP mengimbau agar jangan sampai terjadi dugaan-dugaan seperti itu," kata Heddy.

"Saya tidak bilang kalau selama ini tidak profesional, ada ketidakpuasan, itu pasti ada. Kenapa muncul, karena ada ketidakpuasan dari mereka yang tidak lulus tes. Itu titik masuknya," lanjutnya.

Baca juga: Alasan Kejari Lumajang Geledah Kantor DKPP, Cari Berkas yang Tak Kunjung Diberikan

Heddy mengaku, KPU, Bawaslu, dan DKPP juga sudah membentuk forum tripartit yang selama ini diklaim telah berjalan baik untuk membicarakan persoalan yang melibatkan masing-masing lembaga.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia KPU RI Parsadaan Harahap menyebut bahwa jumlah anggota PPK yang akan direkrut mencapai 36.330 untuk 7.266 kecamatan se-Indonesia.

Sementara itu, jumlah anggota PPS yang akan direkrut mencapai 251.295 orang untuk 83.765 desa/kelurahan se-Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Nasional
Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Nasional
Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Nasional
Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Nasional
KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Nasional
Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Nasional
Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Nasional
Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Nasional
Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Nasional
53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Ferdy Sambo Sempat Pinjamkan Senpi Lain ke Bharada E Usai Pembunuhan Brigadir J

Ferdy Sambo Sempat Pinjamkan Senpi Lain ke Bharada E Usai Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Update 7 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 3.351 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.689.532

Update 7 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 3.351 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.689.532

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.