Menakar Peluang KSAL Yudo Margono Jabat Panglima TNI Berikutnya...

Dinilai tegas

Yudo dianggap mempunyai peluang besar menjadi Panglima TNI karena beberapa faktor. 

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Rudianto Tjen berharap, posisi Panglima TNI berikutnya diisi Yudo.

"Saya pikir beliau (Yudo) sangat mumpuni untuk menjadi Panglima TNI," kata Rudianto ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu kemarin.

Salah satu alasan Yudo dipandang tepat memimpin TNI lantaran memiliki ketegasan dalam bersikap.

"Beliau kan kalem, tegas, sistematis kerjanya dan saya pikir beliau paling layak lah," ujar Rudianto.

Baca juga: Ketua Komisi I: Fit And Proper Test Panglima TNI Bisa Digelar Pekan Depan

Untuk itu, ia meyakini posisi Panglima TNI setelah Andika Perkasa akan diisi oleh Yudo.

Apalagi, jika dilihat pola atau sistem pergantian Panglima TNI, maka akan sesuai dengan giliran setiap matra.

Giliran Laut

Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai, Yudo mepunyai peluang paling besar untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Andika yang segera memasuki masa pensiun.

Sebabnya, selama masa pemerintahan Jokowi, TNI AL belum dapat giliran menempati jabatan tertinggi Korps Militer.

(Dispenal) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono memimpin langsung operasi amfibi dalam latihan bersama Super Garuda Shield 2022 di Pantai Todak, Singkep, Kepulauan Riau, Kamis (4/8/2022).

"Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, belum pernah ada Panglima dari lingkungan TNI AL," kata Fahmi kepada Kompas.com, Selasa (22/11/2022).

Sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya Pasal 13 Ayat (4), Panglima TNI hanya akan dipilih dari kepala staf TNI yang sedang menjabat atau mantan kepala staf TNI yang masih dalam masa dinas keprajuritan.

Oleh karenanya, kata Fahmi, secara norma, semua kepala staf TNI sebenarnya punya peluang yang sama menjadi Panglima TNI.

Baca juga: Sederet Pekerjaan yang Sudah Menanti Calon Panglima TNI

Meski tak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara ketiga matra secara urut kacang dalam pergantian Panglima TNI, namun, Fahmi menyebut, bukan berarti itu tidak penting untuk dipertimbangkan.

"Boleh dong kita berharap, jangan sampai ada yang merasa dianaktirikan atau berkurang kebanggaannya hingga berpotensi menimbulkan kekecewaan terpendam di bawah permukaan yang kemudian berpotensi menghadirkan kerawanan bagi soliditas TNI, terlebih stabilitas nasional," ujarnya.