Menkominfo Sebut KPU Harus Serius Perhatikan Pertahanan Serangan Siber, Singgung "Penetration Test"

Sebelumnya, diskursus soal keamanan data pemilih mengemuka setelah 105 juta data kependudukan warga Indonesia diduga bocor dan dijual seorang peretas "Bjorka" di forum online "Breached Forums" pada 6 September 2022, diklaim bersumber dari KPU RI.

Data yang bocor di Breached terbilang komplet karena menyertakan berbagai informasi sensitif dan lengkap dari warga Indonesia, meliputi nama lengkap, NIK, nomor KK, alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, hingga keterangan soal disabilitas.

Karena diklaim berasal dari KPU, data yang dijual juga memuat informasi berkaitan dengan pemilu, seperti nama dan nomor ID provinsi, kota, kecamatan, serta nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Data sensitif tersebut dijual seharga 5.000 dollar AS atau setara Rp 74,4 juta.

Sejumlah pakar digital menilai data-data itu valid meski belum bisa dipastikan apakah data-data itu benar bersumber dari penyelenggara pemilu.

Kemudian, KPU RI membantah kebocoran data itu bersumber dari mereka.

Baca juga: Lagi, KPU Nyatakan 5 Parpol Pemenang Sengketa di Bawaslu Tak Lolos Verifikasi Administrasi