Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/11/2022, 13:52 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro menilai, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal terus bertahan dalam menjajaki pembentukan Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem.

Ia mengatakan, kedua partai politik (parpol) itu tak akan hengkang dari koalisi meski petinggi parpolnya tak dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

“Bagi Demokrat dan PKS, berada dalam koalisi ini merupakan kesempatan terbesar untuk nanti masuk dalam pemerintahan setelah 10 tahun ini sebagai oposisi,” kata Bawono kepada Kompas.com, Sabtu (19/11/2022).

Baca juga: Untuk Hindari Konflik Kader Nasdem-Demokrat-PKS, Koalisi Perubahan Dinilai Mesti Segera Deklarasi

Adapun Demokrat terus mendorong agar ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjadi cawapres.

Sementara itu, PKS ingin mengusung kadernya, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), menempati posisi tersebut.


Menurut Bawono, PKS dan Demokrat bakal lebih banyak mengalami kerugian jika memilih koalisi lain.

Pasalnya, kesepakatan politik yang ditawarkan bakal lebih sedikit ketimbang jika bergabung bersama Nasdem.

“Lain hal jika bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), maka mereka sekadar menjadi pengikut koalisi saja, bukan inisiator. Begitu juga bila bergabung dengan koalisi bentukan Partai Gerindra dan PKB,” papar Bawono.

Baca juga: Saat Anies dan Koalisi Perubahan Belum Putuskan Sosok Cawapres...

Karena itu, ia memandang keputusan Anies tepat untuk tidak menentukan figur cawapres saat ini.

Selain mematangkan strategi pemenangan dengan menunggu kompetitor dari koalisi parpol lain, lanjut dia, yang menjadi prioritas utama adalah memastikan penjajakan Koalisi Perubahan berjalan lancar.

“Hal itu jauh lebih penting untuk dilakukan Anies dan partai-partai politik pendukung, mengingat berdasarkan data survei, saat ini tingkat popularitas Anies belum mencapai angka 85 persen,” sebut dia.

“Sehingga intensitas safari politik mengelilingi Indonesia harus kian ditingkatkan,” imbuh Bawono.

Baca juga: Pesan kepada Relawan dan Upaya Anies Tepis Isu Polarisasi

Seperti diketahui, Koalisi Perubahan tak kunjung dideklarasikan hingga saat ini. Meski begitu, Nasdem, PKS, dan Demokrat terus intens melakukan komunikasi.

PKS dan Demokrat pun disebut mendapatkan godaan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar untuk bergabung dengan KIB.

Namun, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman menegaskan tak berminat untuk bekerja sama dengan KIB.

Sebaliknya, Sohibul justru menawari Golkar untuk bergabung bersama Koalisi Perubahan.

“Ya syukur-syukur kalau mereka tertarik ingin gabung ke sini,” ucap Sohibul saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (18/11/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Forum Bisnis Indonesia-Arab Saudi, Mendag Ingin Pelaku Usaha Kedua Negara Jalin Kerja Sama

Hadiri Forum Bisnis Indonesia-Arab Saudi, Mendag Ingin Pelaku Usaha Kedua Negara Jalin Kerja Sama

Nasional
KY Harap Hakim yang Putuskan Penundaan Pemilu Prima Penuhi Panggilan Berikutnya

KY Harap Hakim yang Putuskan Penundaan Pemilu Prima Penuhi Panggilan Berikutnya

Nasional
Junimart Girsang Buka Ruang Pengaduan Online untuk Para Honorer yang Belum Diangkat Jadi PPPK

Junimart Girsang Buka Ruang Pengaduan Online untuk Para Honorer yang Belum Diangkat Jadi PPPK

Nasional
Update 30 Mei 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 541 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.807.085

Update 30 Mei 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 541 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.807.085

Nasional
Istana Sebut Cawe-cawe Jokowi Bukan Berarti Beri Dukungan ke Capres Tertentu

Istana Sebut Cawe-cawe Jokowi Bukan Berarti Beri Dukungan ke Capres Tertentu

Nasional
Tujuh Kali Cawe-cawe Keluar dari Mulut Jokowi

Tujuh Kali Cawe-cawe Keluar dari Mulut Jokowi

Nasional
Jokowi Luncurkan Logo Resmi IKN 'Pohon Hayat'

Jokowi Luncurkan Logo Resmi IKN "Pohon Hayat"

Nasional
Soal Cawapres Anies, Nasdem: Sehari Dua Hari ke Depan akan Ada Kejutan

Soal Cawapres Anies, Nasdem: Sehari Dua Hari ke Depan akan Ada Kejutan

Nasional
Jokowi Akui Cawe-cawe untuk Pilpres 2024, Anies: Kami Harap Itu Tidak Benar

Jokowi Akui Cawe-cawe untuk Pilpres 2024, Anies: Kami Harap Itu Tidak Benar

Nasional
Menanti Sidang Etik Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Usai Kasus Pidananya 'Inkracht'

Menanti Sidang Etik Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Usai Kasus Pidananya "Inkracht"

Nasional
KSAL Sebut Indonesia dan Italia Kerja Sama Bangun Kapal Selam Midget, Saat Ini dalam Tahap Riset

KSAL Sebut Indonesia dan Italia Kerja Sama Bangun Kapal Selam Midget, Saat Ini dalam Tahap Riset

Nasional
PAN Perbanyak Opsi untuk Hadapi Pilpres 2024, Wacanakan Airlangga-Zulhas

PAN Perbanyak Opsi untuk Hadapi Pilpres 2024, Wacanakan Airlangga-Zulhas

Nasional
KPU Hapus Wajib Lapor Sumbangan Kampanye, Perludem Anggap Kemunduran

KPU Hapus Wajib Lapor Sumbangan Kampanye, Perludem Anggap Kemunduran

Nasional
Jokowi Ingin Cawe-cawe demi Kepentingan Bangsa, Pengamat: Jangan Sampai Melegitimasi Manuver Politik Pribadi

Jokowi Ingin Cawe-cawe demi Kepentingan Bangsa, Pengamat: Jangan Sampai Melegitimasi Manuver Politik Pribadi

Nasional
8 Fraksi DPR Bakal Konpers Sore Ini, Sikapi Dugaan Putusan MK Bocor dan Tolak Proporsional Tertutup

8 Fraksi DPR Bakal Konpers Sore Ini, Sikapi Dugaan Putusan MK Bocor dan Tolak Proporsional Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com