Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Anies dengan Gibran Dinilai Tak Spesial, Bukan untuk Cari Restu Jokowi

Kompas.com - 16/11/2022, 10:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, tak ada yang spesial dari pertemuan Anies Baswedan dengan Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini.

Menurut dia, pertemuan itu bukan untuk mencari restu Presiden Joko Widodo terkait rencana pencalonan Anies sebagai presiden pada pemilu mendatang.

"Secara politik elektoral tak ada yang spesial, sebatas pertemuan biasa mantan Gubernur Jakarta dengan Wali Kota Solo," kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (16/11/2022).

"Gibran bukan elite yang bisa memengaruhi keputusan politik srategis di level nasional, misalnya urusan koalisi atau soal dukungan Jokowi," tuturnya.

Baca juga: Beragam Respons Partai Politik Usai Anies Bertemu Gibran di Solo

Memang, Gibran merupakan kader PDI Perjuangan. Namun, kata Adi, keputusan soal koalisi dan pencapresan PDI-P merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi partai.

Oleh karenanya, kecil kemungkinan Anies mengupayakan lobi politik lewat putra sulung Presiden Jokowi itu.

"Soal dukungan Jokowi di Pilpres 2024 nanti tak bisa juga lewat Gibran. Secara politik elektoral itu tak ada efek apa pun," ujarnya.

Menurut Adi, dari pertemuan itu Anies justru ingin memberi kesan bahwa dirinya bisa berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk yang selama ini sangat kontra.

Anies juga dinilai hendak menyindir pihak dan kelompok tertentu yang tak mau berkomunikasi dengan dirinya, khususnya elite PDI-P.

Baca juga: Sekjen PDI-P Tak Persoalkan Pertemuan Gibran-Anies, tapi Pertanyakan jika Sampai Bahas Politik

"Bahkan pertemuan dengan Gibran sebagai bentuk satire bahwa Anies terbuka dengan siapa pun, bukan seperti mereka yang anti-Anies dan menutup ruang komunikasi," kata Adi.

Adi menduga, pertemuan Anies dan Gibran juga bukan untuk urusan Pilkada DKI 2024. Seperti diketahui, Gibran disebut-sebut berpotensi maju di kontestasi DKI-1.

Namun, menurut Adi, untuk melenggang ke panggung Pilkada Ibu Kota, Gibran tak membutuhkan Anies.

Justru, yang Gibran butuhkan adalah kendaraan dari partainya, PDI-P, dan mesin politik pemenangan Jokowi. Sementara, Anies dan pendukungnya merupakan kelompok yang cenderung berseberangan dengan partai banteng.

"King maker Jakarta banyak, yang utama tetaplah ketua umum parpol dan presiden terpilih 2024. Anies tak terlampau dominan karena posisinya sudah tak lagi gubernur," kata Adi.

"Termasuk pengaruh Jokowi bisa tak terlampau, karena Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan setelah Jokowi tak lagi jadi presiden," lanjut dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com