Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usut Suap Pembelian Airbus, KPK Panggil Eks Ketua DPD Golkar Sulbar dan Eks Anggota DPR Fraksi PKS

Kompas.com - 09/11/2022, 15:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil eks Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Barat (Sulbar) Ibnu Munzir untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Airbus PT Garuda Indonesia periode 2010-2015.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, selain Ibnu, penyidik juga memanggil tiga saksi lain.

Mereka adalah mantan Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tossy Aryanto.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (9/11/2022).

Baca juga: Kasus Korupsi Garuda Indonesia, Eks Komisaris dan Direktur Diperiksa

Kemudian, saksi lainnya merupakan mantan Direktur Operasi PT Garuda Indonesia serta satu orang dari pihak swasta, Enty Puryanto Kasdi selaku Direktur PT Indonesia Advisory Duta Solusindo.

Sebelumnya, KPK mengatakan, telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia.

Ali mengatakan, suap dalam perkara ini diduga mencapai Rp 100 miliar yang diterima anggota DPR RI.

"Dugaan suap tersebut senilai sekitar Rp 100 miliar yang diduga diterima anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak lainnya, termasuk pihak korporasi," kata Ali pada 4 Oktober lalu.

Baca juga: Lagi, Emirsyah Satar Tersangkut dalam Pusaran Kasus Korupsi Garuda

Menurut Ali Fikri, perkara ini merupakan tindak lanjut hasil kerjasama KPK dengan otoritas Inggris dan Prancis.

KPK menyebut modus korupsi pengadaan Airbus ini cukup kompleks. Sebab, perbuatan pidana dilakukan di tempat yang melewati batas negara, melibatkan korporasi, dan kerugian negara yang besar.

Namun demikian, hingga saat ini, KPK belum mengumumkan identitas para tersangka.

Ali menyatakan nama para pelaku berikut detail perbuatan dan pasal yang disangkakan bakal diumumkan saat penyidikan dirasa cukup.

“Yang berikutnya ditindaklanjuti dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan," ujar Ali Fikri.

Baca juga: Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Sebut Arif Rachman dan Baiquni Wibowo Sudah Jujur, Harap Jaksa Tuntut Keduanya Bijaksana

Pengacara Sebut Arif Rachman dan Baiquni Wibowo Sudah Jujur, Harap Jaksa Tuntut Keduanya Bijaksana

Nasional
Pengacara Chuck Putranto Harap Tuntutan Jaksa Pertimbangkan Fakta Persidangan

Pengacara Chuck Putranto Harap Tuntutan Jaksa Pertimbangkan Fakta Persidangan

Nasional
Lagi, Ketua KPU Dilaporkan 'Wanita Emas' atas Tuduhan Pelecehan Seksual ke DKPP

Lagi, Ketua KPU Dilaporkan "Wanita Emas" atas Tuduhan Pelecehan Seksual ke DKPP

Nasional
Varian Kraken Masuk Indonesia, Kemenkes Sebut Tak Perlu Tutup Pintu Kedatangan WNA

Varian Kraken Masuk Indonesia, Kemenkes Sebut Tak Perlu Tutup Pintu Kedatangan WNA

Nasional
6 Anak Buah Ferdy Sambo Jalani Sidang Tuntutan Kasus 'Obstruction of Justice'

6 Anak Buah Ferdy Sambo Jalani Sidang Tuntutan Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
KPU RI Rekrut Pantarlih Pemilu 2024, Ini Syarat dan Kelengkapan Dokumennya

KPU RI Rekrut Pantarlih Pemilu 2024, Ini Syarat dan Kelengkapan Dokumennya

Nasional
Dirjen Imigrasi Silmy Karim Mengaku Tahu Data Perlintasan DPO Paulus Tannos sampai Harun Masiku

Dirjen Imigrasi Silmy Karim Mengaku Tahu Data Perlintasan DPO Paulus Tannos sampai Harun Masiku

Nasional
Adu Rayuan Gerindra-PKB dan Demokrat Rebutkan Nasdem

Adu Rayuan Gerindra-PKB dan Demokrat Rebutkan Nasdem

Nasional
Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis 'Maung' | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis "Maung" | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

Nasional
Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Nasional
Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Nasional
Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.