Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kemungkinan "Reshuffle", Surya Paloh: Jokowi Memahami Arti Keberadaan Nasdem

Kompas.com - 26/10/2022, 18:48 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak yakin Presiden Joko Widodo bakal melakukan reshuffle untuk mengeluarkan Partai Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju.

Ia mengatakan, Jokowi memahami perjuangan bersama Partai Nasdem selama ini.

“Presiden Jokowi yang saya kenal tentu memahami apa arti keberadaan Partai Nasdem bersama beliau,” ujar Surya Paloh ditemui di Wisma Nusantara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

Akan tetapi, ia bakal memahami apa pun keputusan mantan Wali Kota Solo itu terkait reshuffle. Sebab, kebijakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

Baca juga: Disinggung soal Reshuffle, Surya Paloh: Itu Hak Pak Jokowi, Kita Hargai

Surya Paloh mengaku bakal berbesar hati jika Jokowi menilai Partai Nasdem tak lagi dibutuhkan di kabinet.

“Kalau misalnya dianggap tetap diperlukan saya menghargai. Tapi kalau misalnya dianggap ‘Ah Nasdem ini enggak ada gunanya lagi nih,’ saya disuruh minggir saja, kita akan menghormati,” ungkapnya.

Namun demikian, ia memandang posisi politik Partai Nasdem saat ini tidak melanggar etika apa pun sebagai partai politik (parpol) koalisi Pemerintahan.

Surya Paloh pun bakal mengambil langkah menemui Jokowi jika memang partainya dinilai melakukan pelanggaran tertentu.

“Kalau Presiden mengatakan Nasdem jelas melanggar etika, saya pasti akan datang, akan ketemu, saya tanya apa yang melanggar etika?” paparnya.

Baca juga: Kembali Bertemu Surya Paloh, AHY: Makan Siang, Silaturahmi

Surya Paloh juga menampik isu yang mengatakan langsung mengumpulkan kadernya usai Jokowi meminta Partai Golkar tidak sembrono dalam menentukan calon presiden (capres).

“Mau jawaban yang jujur? Enggak ada (pertemuan),” ujar dia.

Diketahui, muncul isu keretakan hubungan antara Surya Paloh dan Jokowi.

Isu tersebut muncul setelah keputusan Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Dalam Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 58 Partai Golkar, Jumat (21/10/2022) Jokowi tampak kaku ketika dipeluk Surya Paloh.

Namun, Paloh menegaskan tak ada yang berubah dari hubungannya dengan Jokowi. Ia mengeklaim kedekatan bersama Jokowi tak melulu harus ditunjukan pada publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com