Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem-Demokrat-PKS Batal Deklarasi Koalisi 10 November, PKS: Bukan Berarti Tanda Keretakan

Kompas.com - 08/11/2022, 12:10 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengatakan, batalnya deklarasi koalisi Nasdem-Demokrat-PKS bukan berarti terjadi keretakan hubungan antara tiga partai politik (parpol).

Kholid mengungkapkan, mundurnya deklarasi koalisi Nasdem-Demokrat-PKS sebagai proses alamiah.

"Mundurnya deklarasi tersebut bukan berarti tanda keretakan atau ancaman, tetapi ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi. Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi," ujar Kholid saat dimintai konfirmasi, Selasa (8/11/2022).

Kholid menyebut, sebenarnya deklarasi koalisi di tanggal 10 November 2022 merupakan usulan dari Partai Nasdem.

Baca juga: PKB Tak Khawatir Ditolak PKS Saat Ini, Sebut Suasana Politik Masih Cair

Ia mengatakan, PKS menghormati usulan Nasdem itu. Hanya saja, pembahasan antara tim kecil ketiga partai masih belum tuntas.

"Jadi, kami ingin menuntaskan terlebih dahulu, seperti platfotm, desain pemerintahan, strategi pemenangan, dan pasangan capres-cawapres," kata Kholid.

Kemudian, Kholid menjelaskan bahwa waktu deklarasi bergantung pada dua hal. Pertama adalah sejauh mana progres pembahasan di tim kecil. Kedua, proses internal di masing-masing partai.

Kholid mengatakan, untuk PKS, hasil pembahasan di tim kecil akan dilaporkan ke Majelis Syuro PKS terlebih dahulu untuk diambil keputusan.

Baca juga: Nasdem Yakin PKS Tetap Solid dalam Penjajakan Koalisi Perubahan

Meskipun demikian, Kholid menekankan sudah banyak hal yang Nasdem-Demokrat-PKS sepakati bersama.

"Sudah banyak hal yang disepakati. Mungkin nanti terkait simulasi cawapres kita akan lakukan kajian bersama empat pihak (PKS, Nasdem, Demokrat, dan capres). Nanti kita akan lihat simulasi yang terbaik yang bisa diterima empat pihak," kata Kholid.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, deklarasi Koalisi Perubahan bersama PKS dan Partai Demokrat tak jadi dilakukan 10 November 2022.

Ia menjelaskan sejumlah pertimbangan yang mendasari pembatalan deklarasi tersebut.

“Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama. Karena memang satu, PKS akan rapat majelis syuro itu akhir tahun Desember,” kata Willy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (7/11/2022).

“Kedua Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kawan-kawan baru pulang sekitar 10 November,” ujarnya lagi.

Baca juga: Ditunda, Deklarasi Koalisi Nasdem, Demokrat, PKS Tak Akan Umumkan Cawapres Anies

AHY diketahui tengah melakukan kunjungan ke Jerman sejak dua pekan lalu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com