Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Memohon Praktik Korupsi dan "Mark-Up" Alutsista TNI Dihilangkan

Kompas.com - 08/11/2022, 12:03 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meminta agar praktik korupsi, manipulasi, dan mark-up alat utama sistem persenjataan (alutsista) di kalangan TNI dan komunitas pertahanan dihilangkan.

Ia menyadari bahwa pernyataannya tersebut kurang mengenakan bagi kalangan tertentu.

Akan tetapi, ia harus menyampaikan hal itu karena Indonesia memerlukan pertahanan yang kuat.

Hal ini disampaikan Prabowo ketika memberikan sambutan dalam Seminar Nasional “Tantangan TNI AU dalam Perkembangan Teknologi Elektronika Penerbangan” yang digelar Mabes TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (8/11/2022).

“Saudara-saudara sekalian, mungkin yang saya sampaikan ini kurang enak bagi pihak-pihak tertentu, tapi kita harus menghilangkan praktik-praktik korupsi dan manipulasi di kalangan komunitas pertahanan dan kalangan TNI,” ujar Prabowo.

Baca juga: Prabowo Tegaskan Indonesia Harus Berdikari di Bidang Alutsista

Ia juga meminta tidak ada lagi praktik mark-up terhadap alutsista, termasuk suku cadang alutsista. Menurut dia, mark-up alutsista sama saja sebagai praktik pencurian uang rakyat.

Bahkan, Prabowo sampai memohon kepada semua kalangan pertahanan untuk menghilangkan praktik tersebut.

“Tidak boleh lagi praktik-praktik mark-up gila-gilaan, mark-up adalah mencuri uang rakyat,” terang dia.

“Saya mohon semua kalangan, apalagi dengan tidak mengutamakan pemeliharaan alutsista, itu menurut saya pengkhianatan besar terhadap negara, bangsa, rakyat, dan anak buah,” tegas Prabowo.

Baca juga: Jokowi Segera Siapkan Calon Pengganti Panglima TNI

Prabowo juga menyampaikan bahwa industri pertahanan dalam negeri mempunyai tugas yang vital dan suci bagi kepentingan bangsa dan negara.

Untuk itu, Prabowo pun mengeluarkan ultimatum akan mengejar direksi industri pertahanan BUMN mana pun apabila melakukan korupsi hingga mark-up alutsista.

Ia menegaskan, pernyataan yang disampaikannya merupakan sebuah peringatan bahwa Indonesia memerlukan pertahanan negara yang kuat.

“Kalau ada yang direksi BUMN industri pertahanan yang masih melakukan tindakan tidak benar, saya kira saudara-saudara akan kita kejar sampai di mana,”ucapnya.

“Ini peringatan dari saya, tapi ini harapan saya, ingat negara kita butuh pertahanan kuat untuk menjaga kedaulatan bangsa kita,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com