Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem-Demokrat-PKS Batal Deklarasi Koalisi 10 November, PKS: Bukan Berarti Tanda Keretakan

Kompas.com - 08/11/2022, 12:10 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengatakan, batalnya deklarasi koalisi Nasdem-Demokrat-PKS bukan berarti terjadi keretakan hubungan antara tiga partai politik (parpol).

Kholid mengungkapkan, mundurnya deklarasi koalisi Nasdem-Demokrat-PKS sebagai proses alamiah.

"Mundurnya deklarasi tersebut bukan berarti tanda keretakan atau ancaman, tetapi ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi. Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi," ujar Kholid saat dimintai konfirmasi, Selasa (8/11/2022).

Kholid menyebut, sebenarnya deklarasi koalisi di tanggal 10 November 2022 merupakan usulan dari Partai Nasdem.

Baca juga: PKB Tak Khawatir Ditolak PKS Saat Ini, Sebut Suasana Politik Masih Cair

Ia mengatakan, PKS menghormati usulan Nasdem itu. Hanya saja, pembahasan antara tim kecil ketiga partai masih belum tuntas.

"Jadi, kami ingin menuntaskan terlebih dahulu, seperti platfotm, desain pemerintahan, strategi pemenangan, dan pasangan capres-cawapres," kata Kholid.

Kemudian, Kholid menjelaskan bahwa waktu deklarasi bergantung pada dua hal. Pertama adalah sejauh mana progres pembahasan di tim kecil. Kedua, proses internal di masing-masing partai.

Kholid mengatakan, untuk PKS, hasil pembahasan di tim kecil akan dilaporkan ke Majelis Syuro PKS terlebih dahulu untuk diambil keputusan.

Baca juga: Nasdem Yakin PKS Tetap Solid dalam Penjajakan Koalisi Perubahan

Meskipun demikian, Kholid menekankan sudah banyak hal yang Nasdem-Demokrat-PKS sepakati bersama.

"Sudah banyak hal yang disepakati. Mungkin nanti terkait simulasi cawapres kita akan lakukan kajian bersama empat pihak (PKS, Nasdem, Demokrat, dan capres). Nanti kita akan lihat simulasi yang terbaik yang bisa diterima empat pihak," kata Kholid.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, deklarasi Koalisi Perubahan bersama PKS dan Partai Demokrat tak jadi dilakukan 10 November 2022.

Ia menjelaskan sejumlah pertimbangan yang mendasari pembatalan deklarasi tersebut.

“Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama. Karena memang satu, PKS akan rapat majelis syuro itu akhir tahun Desember,” kata Willy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (7/11/2022).

“Kedua Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kawan-kawan baru pulang sekitar 10 November,” ujarnya lagi.

Baca juga: Ditunda, Deklarasi Koalisi Nasdem, Demokrat, PKS Tak Akan Umumkan Cawapres Anies

AHY diketahui tengah melakukan kunjungan ke Jerman sejak dua pekan lalu.

Halaman:


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com