Salin Artikel

Nasdem-Demokrat-PKS Batal Deklarasi Koalisi 10 November, PKS: Bukan Berarti Tanda Keretakan

Kholid mengungkapkan, mundurnya deklarasi koalisi Nasdem-Demokrat-PKS sebagai proses alamiah.

"Mundurnya deklarasi tersebut bukan berarti tanda keretakan atau ancaman, tetapi ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi. Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi," ujar Kholid saat dimintai konfirmasi, Selasa (8/11/2022).

Kholid menyebut, sebenarnya deklarasi koalisi di tanggal 10 November 2022 merupakan usulan dari Partai Nasdem.

Ia mengatakan, PKS menghormati usulan Nasdem itu. Hanya saja, pembahasan antara tim kecil ketiga partai masih belum tuntas.

"Jadi, kami ingin menuntaskan terlebih dahulu, seperti platfotm, desain pemerintahan, strategi pemenangan, dan pasangan capres-cawapres," kata Kholid.

Kemudian, Kholid menjelaskan bahwa waktu deklarasi bergantung pada dua hal. Pertama adalah sejauh mana progres pembahasan di tim kecil. Kedua, proses internal di masing-masing partai.

Kholid mengatakan, untuk PKS, hasil pembahasan di tim kecil akan dilaporkan ke Majelis Syuro PKS terlebih dahulu untuk diambil keputusan.

Meskipun demikian, Kholid menekankan sudah banyak hal yang Nasdem-Demokrat-PKS sepakati bersama.

"Sudah banyak hal yang disepakati. Mungkin nanti terkait simulasi cawapres kita akan lakukan kajian bersama empat pihak (PKS, Nasdem, Demokrat, dan capres). Nanti kita akan lihat simulasi yang terbaik yang bisa diterima empat pihak," kata Kholid.

Ia menjelaskan sejumlah pertimbangan yang mendasari pembatalan deklarasi tersebut.

“Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama. Karena memang satu, PKS akan rapat majelis syuro itu akhir tahun Desember,” kata Willy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (7/11/2022).

“Kedua Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kawan-kawan baru pulang sekitar 10 November,” ujarnya lagi.

AHY diketahui tengah melakukan kunjungan ke Jerman sejak dua pekan lalu.

Willy mengatakan, proses deklarasi koalisi hanya terkendala persoalan teknis.

Ia mengklaim, komitmen ketiga partai politik (parpol) untuk bekerja sama menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin kuat.

“Setidak-tidaknya komitmen demi komitmen itu sudah semakin mengerucut, bagaimana kesepahaman tinggal dituangkan formal menjadi kesepakatan-kesepakatan bersama,” ujarnya.

Willy mengatakan, deklarasi koalisi paling cepat dilakukan akhir tahun 2022. Tetapi, proses deklarasi koalisi belum tentu dilakukan bersama ketiga parpol.

“Jadi tidak pasti deklarasi bersama, bisa partai per partai. Kita mengutamakan satu, spirit yang sama dengan nama Koalisi Perubahan. Kedua, skenario mana yang efektif. Skenario-skenario itu dalam tim kecil kami bahas,” kata Willy.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/08/12100711/nasdem-demokrat-pks-batal-deklarasi-koalisi-10-november-pks-bukan-berarti

Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke