Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem-Demokrat-PKS Batal Deklarasi Koalisi 10 November, PKS: Bukan Berarti Tanda Keretakan

Kompas.com - 08/11/2022, 12:10 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengatakan, batalnya deklarasi koalisi Nasdem-Demokrat-PKS bukan berarti terjadi keretakan hubungan antara tiga partai politik (parpol).

Kholid mengungkapkan, mundurnya deklarasi koalisi Nasdem-Demokrat-PKS sebagai proses alamiah.

"Mundurnya deklarasi tersebut bukan berarti tanda keretakan atau ancaman, tetapi ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi. Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi," ujar Kholid saat dimintai konfirmasi, Selasa (8/11/2022).

Kholid menyebut, sebenarnya deklarasi koalisi di tanggal 10 November 2022 merupakan usulan dari Partai Nasdem.

Baca juga: PKB Tak Khawatir Ditolak PKS Saat Ini, Sebut Suasana Politik Masih Cair

Ia mengatakan, PKS menghormati usulan Nasdem itu. Hanya saja, pembahasan antara tim kecil ketiga partai masih belum tuntas.

"Jadi, kami ingin menuntaskan terlebih dahulu, seperti platfotm, desain pemerintahan, strategi pemenangan, dan pasangan capres-cawapres," kata Kholid.

Kemudian, Kholid menjelaskan bahwa waktu deklarasi bergantung pada dua hal. Pertama adalah sejauh mana progres pembahasan di tim kecil. Kedua, proses internal di masing-masing partai.

Kholid mengatakan, untuk PKS, hasil pembahasan di tim kecil akan dilaporkan ke Majelis Syuro PKS terlebih dahulu untuk diambil keputusan.

Baca juga: Nasdem Yakin PKS Tetap Solid dalam Penjajakan Koalisi Perubahan

Meskipun demikian, Kholid menekankan sudah banyak hal yang Nasdem-Demokrat-PKS sepakati bersama.

"Sudah banyak hal yang disepakati. Mungkin nanti terkait simulasi cawapres kita akan lakukan kajian bersama empat pihak (PKS, Nasdem, Demokrat, dan capres). Nanti kita akan lihat simulasi yang terbaik yang bisa diterima empat pihak," kata Kholid.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, deklarasi Koalisi Perubahan bersama PKS dan Partai Demokrat tak jadi dilakukan 10 November 2022.

Ia menjelaskan sejumlah pertimbangan yang mendasari pembatalan deklarasi tersebut.

“Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama. Karena memang satu, PKS akan rapat majelis syuro itu akhir tahun Desember,” kata Willy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (7/11/2022).

“Kedua Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kawan-kawan baru pulang sekitar 10 November,” ujarnya lagi.

Baca juga: Ditunda, Deklarasi Koalisi Nasdem, Demokrat, PKS Tak Akan Umumkan Cawapres Anies

AHY diketahui tengah melakukan kunjungan ke Jerman sejak dua pekan lalu.

Willy mengatakan, proses deklarasi koalisi hanya terkendala persoalan teknis.

Ia mengklaim, komitmen ketiga partai politik (parpol) untuk bekerja sama menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin kuat.

“Setidak-tidaknya komitmen demi komitmen itu sudah semakin mengerucut, bagaimana kesepahaman tinggal dituangkan formal menjadi kesepakatan-kesepakatan bersama,” ujarnya.

Willy mengatakan, deklarasi koalisi paling cepat dilakukan akhir tahun 2022. Tetapi, proses deklarasi koalisi belum tentu dilakukan bersama ketiga parpol.

“Jadi tidak pasti deklarasi bersama, bisa partai per partai. Kita mengutamakan satu, spirit yang sama dengan nama Koalisi Perubahan. Kedua, skenario mana yang efektif. Skenario-skenario itu dalam tim kecil kami bahas,” kata Willy.

Baca juga: Nasdem Sebut Deklarasi Koalisi Bersama PKS-Demokrat Batal Digelar 10 November

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com