PKS "Digoda" Tinggalkan Koalisi Nasdem-Demokrat, Pengamat: Kecil Peluang Gabung ke Gerindra-PKB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpandangan, kecil peluang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Dia memprediksi, PKS tak akan tergoda buat bermanuver ke koalisi lain dan akan tetap bekerja sama dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat.

"Terkait dengan potensi PKS dengan Gerindra-PKB, peluangnya kecil," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (7/11/2022).

Baca juga: Nasdem Sebut Deklarasi Koalisi Bersama PKS-Demokrat Batal Digelar 10 November

Menurut Umam, PKS bakal konsisten berkoalisi dengan partai oposisi. Sementara itu, Gerindra dan PKB merupakan partai yang kini duduk sebagai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.

Selain itu, besar keinginan PKS untuk mendukung Anies Baswedan yang beberapa waktu lalu telah dideklarasikan sebagai calon presiden (capres) Partai Nasdem.

Adapun koalisi Gerindra dan PKB kemungkinan bakal mengajukan nama Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Kendati PKS dan Gerindra pernah bekerja sama pada Pemilu 2019, Umam menduga, keduanya tak akan lagi membangun kongsi pada pemilu mendatang.

"Prabowo ingin mengubah image-nya yang semula dekat dengan PKS, kini dekat dengan PKB," ujar dosen Universitas Paramadina itu.

Terkait isu dua kursi menteri yang ditawarkan ke PKS, Umam menduga, ini merupakan upaya partai koalisi pendukung pemerintah untuk memecah basis kekuatan koalisi Nasdem-Demokrat-PKS guna menjegal rencana pencapresan Anies Baswedan.

Jikapun isu tersebut benar, menurut Umam, alangkah baiknya jika partai pimpinan Ahmad Syaikhu tersebut tak tergoda dengan tawaran kursi menteri Kabinet Indonesia Maju.

Dengan sisa masa kabinet yang hanya satu tahun, terlalu besar harga yang harus digadaikan PKS. Sebab, jika merapat ke kabinet, partai berlambang bulan sabit padi itu kemungkinan besar bakal kehilangan dukungan basis pemilih loyalnya yang berseberangan dengan pemerintahan.

"Jika PKS menerima (tawaran kursi menteri), maka PKS akan menanggung beban berat dengan stereotipe sebagai partai pragmatis-oportunis dan basis pemilihnya akan terdegradasi secara signifikan," kata Umam.

Untuk diketahui, rencana koalisi Nasdem-Demokrat-PKS tak kunjung resmi meski ketiga partai telah menjalin komunikasi sejak lama. Belakangan, PKS seolah "digoda" untuk berpindah haluan.

Berembus isu PKS mendapatkan tawaran dua kursi menteri untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan. Namun, isu tersebut telah dibantah oleh Juru Bicara PKS M Kholid.

Baca juga: Koalisi Nasdem-PKS-Demokrat Batal Deklarasi 11 November, Bagaimana Langkah Anies Selanjutnya?

"Enggak ada, saya itu sehari-hari nemenin Presiden PKS Ahmad Syaikhu, jadi selama ini ke kami tidak pernah ada tawaran apa pun terkait dua menteri, apalagi disebut tawaran dua menteri untuk menjegal anies. Aduh kacau balau," sebut Kholid saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (29/10/2022).

Di sisi lain, PKS pun menjalin komunikasi dengan parpol lain di luar Partai Nasdem dan Partai Demokrat, seperti Partai Golkar.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda menuturkan, pihaknya terus berkomunikasi dengan PKS dan menawarkan untuk bergabung bersama koalisi Gerindra-PKB.

"Jadi, dalam suasana semua serba wait and see, saya kira, pasti terjadi saling komunikasi, tukar informasi, terus kemudian saling banding-bandingkan dan seterusnya," ujar Huda kepada Kompas.com, Minggu (6/11/2022).