KPK Sambut Rencana Mahfud Usut Mafia Pertambangan Terkait Ismail Bolong

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik rencana Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang menyatakan akan berkoordinasi terkait pengakuan Ismail Bolong.

Sebagaimana diketahui, Ismail Bolong merupakan mantan polisi di Kalimantan Timur yang mengaku memberikan setoran Rp 6 miliar kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Setoran diberikan terkait tambang ilegal.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya akan membantu mengusut dugaan korupsi di sektor pertambangan.

"KPK tentu akan menyambut baik inisiasi Menkopolhukam untuk menyelesaikan kebocoran penerimaan negara dari sektor tambang atau sektor lainnya," kata Nurul Ghufron dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Senin (7/11/2022).

Baca juga: Ramai Setoran Ismail Bolong ke Kabareskrim, Anggota Komisi III DPR Dorong Kapolri Bertindak Tegas

Ghufron mengaku KPK telah mengkaji persoalan tambang, khususnya batubara dan membantu perbaikan melalui Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara).

Sebab, Ia berharap rantai bisnis batubara bisa berjalan lebih pasti, transparan, dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Pemenuhan kebutuhan dalam negeri didahulukan dengan mematuhi DMO (Domestic Market Obligation)," ujar Ghufron.

Terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan KPK menyambut baik rencana Mahfud MD menggandeng lembaga antirasuah membongkar kasus mafia tambang di Indonesia.

Ali menuturkan, KPK menilai pertambangan merupakan salah satu sektor yang menopang kebutuhan hidup banyak masyarakat, sumber energi pembangunan. Namun, di sisi lain sektor tersebut memiliki peluang besar terjadinya tindak pidana korupsi.

"(Sektor pertambangan) punya risiko tinggi terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Ali Fikri.

Baca juga: Soal Perkara Ismail Bolong, Mahfud Akan Koordinasi dengan KPK

Lebih lanjut, Ali Fikri mengungkapkan, KPK bersama Kementerian Investasi maupun Badan Penanaman Modal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Pemerintah Daerah sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perbaikan Tata Kelola Pertambangan.

Satgas ini dibentuk untuk berkoordinasi dan melakukan evaluasi perizinan dan sektor pertambangan di Indonesia.

Persoalan lain yang melatarbelakangi pembentukan Satgas ini adalah banyaknya persoalan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga tumpang tindih hak guna usaha di wilayah tersebut.

"Pembentukan Satgas dilakukan, karena maraknya praktik korupsi di sektor pertambangan," kata Ali.

Baca juga: Pengakuan Ismail Bolong Setor Uang ke Petinggi Polisi, Polda Kaltim Sebut Sudah Ditangani Mabes Polri

Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan akan berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut persoalan mafia pertambangan. Pernyataan ini menyusul pengakuan Ismail Bolong yang mengaku menyetorkan uang Rp 6 miliar ke Komjen Agus Andrianto.

Meski demikian, Mahfud mengaku, ia melihat adanya keganjilan dalam pernyataan tersebut.

Sebab, setelah Ismail menyampaikan pernyataan itu dalam sebuah video yang direkam Februari lalu, ia mengajukan pensiun dini.

Ismail Bolong dinyatakan pensiun dini sebagaimana tertera dalam surat Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri Nomor kep/308/IV/2022 yang ditandatangani Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto pada 29 April 2022.

Kemudian, Ismail Bolong disebut menyampaikan pernyataan itu di bawah tekanan jenderal polisi, yakni Hendra Kurniawan.

Hendra Kurniawan diketahui merupakan bawahan Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Karo Paminal Divisi Propam.

Oleh karenanya, Mafhud menduga persoalan ini sebagai bagian dari perang bintang di dalam korps Bhayangkara.

"Isu ’perang bintang’ terus menyeruak. Dalam ’perang’ ini, para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengakar masalahnya,” kata Mahfud MD.

Baca juga: Soal Perkara Ismail Bolong, Mahfud: Perang Bintang Terus Menyeruak