Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS "Digoda" Tinggalkan Koalisi Perubahan, Nasdem: Itu Hal yang Biasa

Kompas.com - 07/11/2022, 17:16 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menanggapi santai upaya partai politik (parpol) lain mempengaruhi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar berpindah haluan dari penjajakan Koalisi Perubahan.

Menurut dia, langkah-langkah itu lumrah terjadi dalam dunia politik.

“Upaya menggoda PKS untuk berkoalisi itu hal yang biasa saja, namanya juga politik, dinamis,” ujar Ali pada Kompas.com, Senin (7/11/2022).

Namun, ia meyakini PKS tak akan tergoda untuk meninggalkan Partai Nasdem dan Partai Demokrat.

Baca juga: PKS Digoda PKB, Nasdem Murka soal Isu 2 Menteri hingga Demokrat Sebut Hantu Demokrasi

Dalam pandangannya, PKS telah menyatakan keteguhannya untuk terus mengupayakan terwujudnya koalisi ketiga parpol tersebut.

“Namun PKS juga punya standar, punya komitmen, bahwa walaupun sampai hari ini Nasdem-PKS-Demokrat belum mengumumkan koalisinya,” tutur dia.

“Tapi dalam beberapa kesempatan PKS sudah membuat penegasan, sedang melaksanakan diskusi intens dengan Nasdem dan Demokrat, itu sebuah penegasan kan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ali meyakini isu yang disampaikan terkait tawaran dua kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju, atau pemberian sejumlah uang untuk PKS agar mundur dari penjajakan koalisi memang sengaja dibuat.

Tujuannya untuk mengganggu, dan melemahkan posisi politik PKS.

“Tapi PKS adalah partai ideologis, memiliki integritas dalam perjuangannya,” tandasnya.

Baca juga: Ajak PKS Gabung Koalisi, PKB: Jejak Politiknya Ada Waktu Semut Merah

Berhembus isu PKS mendapatkan tawaran dua kursi menteri untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan.

Namun, isu tersebut telah dibantah oleh Juru Bicara PKS M Kholid.

"Enggak ada, saya itu sehari-hari nemenin Presiden PKS Ahmad Syaikhu, jadi selama ini ke kami tidak pernah ada tawaran apapun terkait dua menteri apalagi disebut tawaran dua menteri untuk menjegal anies. Aduh kacau balau," sebut Kholid saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (29/10/2022).

Di sisi lain, PKS pun menjalin komunikasi dengan parpol lain di luar Partai Nasdem dan Partai Demokrat.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Demokrat Salip Golkar, PDI-P Tetap Teratas

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi pernah menyampaikan membuka komunikasi dengan Partai Golkar.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menuturkan pihaknya terus berkomunikasi dengan PKS dan menawarkan untuk bergabung bersama koalisi Gerindra-PKB.

"Jadi, dalam suasana semua serba wait and see, saya kira, pasti terjadi saling komunikasi, tukar informasi, terus kemudian saling banding-bandingkan dan seterusnya," ujar Huda kepada Kompas.com, Minggu (6/11/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com