Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Masuk 3 Besar Bursa Capres Musra Riau, Relawan Jokowi: Sanksi Tak Pengaruhi Dukungan Masyarakat

Kompas.com - 26/10/2022, 20:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat (Musra) Andi Gani Nena Wea mengatakan, sanksi dari PDI Perjuangan terhadap Ganjar Pranowo tidak mempengaruhi keinginan rakyat yang memilihnya sebagai kandidat calon presiden (capres).

Menurutnya, hal tersebut terindikasi dari hasil Musyawarah Rakyat (Musra) 3 yang diadakan di Riau pada Minggu (23/10/2022).

Baca juga: Nama Jokowi Tak Muncul di Bursa Capres Musra 3, Panitia: Mungkin Masyarakat Sudah Paham

Berdasarkan hasil Musra, Ganjar menempati urutan ketiga sebagai capres paling diinginkan, di bawah Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto.

“Walaupun Pak Ganjar disanksi, misalnya, kan tak bisa membendungi keinginan rakyat untuk tidak mendukung beliau,” ujar Andi dalam pemaparan hasil Musra 3 di kawasan Sudirman pada Rabu (26/10/2022).

Adapun Musra merupakan forum yang digelar relawan Jokowi untuk menghimpun keinginan elemen masyarakat terkait capres dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Andi menjelaskan, ada 2.656 peserta yang melakukan voting di Musra 3.

Dari jumlah tersebut, Sandiaga Uno menjadi tokoh yang paling diinginkan jadi capres. Dia meraih 624 suara atau 23,48 persen dari 2.656 peserta Musra.

Baca juga: Cawapres Hasil Musra 3 Riau: Sandiaga Uno Urutan Pertama, Airlangga Nomor 2

Pada posisi kedua, capres yang diinginkan rakyat tercatat ada Prabowo Subianto yang meraih 518 suara atau 19,51 persen.

Posisi ketiga capres paling diinginkan masyarakat ada Ganjar Pranowo yang mendapatkan 507 suara atau 19,09 persen.

Andi Gani menyebutkan, suara yang didapatkan Prabowo beda tipis dengan Ganjar.

"Ini keduanya ketat ya, rapat hasilnya," lanjutnya.

Kemudian, capres yang paling diinginkan masyarakat di posisi keempat yakni Airlangga Hartarto yang meraih 322 suara atau 12,12 persen.

Lalu, di posisi kelima adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI Jenderal Dudung Abdurachman yang meraih 116 suara atau 4,35 persen.

Merujuk kepada hasil di atas, Andi Gani menilai sanksi dari PDI Perjuangan justru semakin meningkatkan popularitas Ganjar.

"Tidak a ada dampak negatif yang diterima Ganjar karena sanksi itu. Karena kan di Indonesia itu semakin ditegur, semakin ditekan, semakin naik popularitasnya,” jelas Andi Gani.

Baca juga: Jokowi Capres Paling Diharapkan di Musra, Panitia: Itu Baru di Jabar

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com