5 Jawaban Johan Budi soal Sanksi DPP PDI-P Terkait Dewan Kolonel

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi Sapto Pribowo, adalah salah satu dari 4 kader yang dijatuhi sanksi keras dan terakhir, buntut dari pembentukan kelompok Dewan Kolonel.

Selain Johan, DPP PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi kepada Trimedya Panjaitan, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno.

Menurut Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun, keempatnya dianggap melakukan aktivitas yang bertentangan dengan AD/ART PDI-P.

Baca juga: Dicopot dari Pimpinan BURT DPR, Johan Budi: Tak Terkait Dewan Kolonel

Sebab, keputusan mendukung calon presiden merupakan kewenangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Menurut Johan, Dewan Kolonel dibentuk untuk menyosialisasikan dan mendukung Ketua DPR Puan Maharani sebagai calon presiden.

Johan yang mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian menyampaikan sejumlah tanggapan terkait sanksi yang diberikan oleh DPP PDI Perjuangan.

Berikut ini rangkuman pernyataan Johan soal sanksi dari DPP PDI Perjuangan terkait Dewan Kolonel.

Baca juga: PDI-P Jatuhi Sanksi Keras ke Trimedya hingga Johan Budi Dewan Kolonel

1. Pertanyakan letak kesalahannya

Johan Budi justru mempertanyakan letak kesalahannya sehingga diberi sanksi berat dan terakhir oleh DPP PDI Perjuangan, terkait keterlibatannya dalam kelompok Dewan Kolonel.

“Saya salah apa, kamu menganggap saya salah enggak? Kan boleh berpendapat sebagai masyarakat,” tutur Johan pada wartawan ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Johan merasa pembentukan Dewan Kolonel tidak menyalahi AD/ART PDI-P.

Ia mengatakan, Dewan Kolonel bukan merupakan organisasi, namun hanya perkumpulan sejumlah kader PDI-P yang mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (capres).

Baca juga: Johan Budi Tegaskan Dewan Kolonel Tak Takut Bersaing dengan Barisan Pendukung Ganjar

2. Dewan Kolonel bukan untuk serang Ganjar Pranowo

Johan mengatakan, pembentukan Dewan Kolonel tidak dimaksudkan untuk menyerang Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI Perjuangan.

“Ini tidak dimaksudkan juga 'menyerang' Ganjar Pranowo, enggak, enggak ada hubungannya,” kata Johan.

Johan mengatakan, dia justru senang jika ada sesama kader PDI-P yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai figur calon presiden (capres).

Aroma persaingan antara Ganjar dan Puan beserta para pendukungnya semakin hangat menjelang tahun politik.

Baca juga: Fraksi PDI-P Serahkan Alasan Pemindahan Johan Budi dari Wakil BURT pada Hasto