Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disinggung soal Reshuffle, Surya Paloh: Itu Hak Pak Jokowi, Kita Hargai

Kompas.com - 22/10/2022, 16:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi soal isu perombakan kabinet atau reshuffle usai pendeklarasian Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Surya Paloh, urusan reshuffle sepenuhnya merupakan hak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus dihargai.

"Itu hak Pak Jokowi-lah. Kapan pernah kita berubah. Hak prerogatif beliau itu yang kita tahu," ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10/2022).

"Jadi, sepanjang apa saja yang dianggap itu baik oleh Pak Jokowi untuk mengatur jalannya roda administrasi pemerintahannya pasti kita hargai itu," katanya lagi.

Baca juga: Surya Paloh: Hubungan dengan Pak Jokowi Baik

Surya Paloh juga menegaskan, tidak ada alasan bagi kader Nasdem untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju saat ini.

Kecuali, jika memang para menteri-menteri Nasdem diputuskan untuk undur diri.

"Enggak ada alasan bagi Nasdem untuk mundur kalau bukan dimundurkan. Apa alasannya bagi Nasdem? Pemerintahan ini dianggap baik oleh Nasdem. Pemerintahnya tampak dengan tingkat keberhasilan walaupun masih banyak kekurangan yang perlu juga akan diperbaiki," kata Surya Paloh.

"Harapan kita berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi dua tahun ke depan beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berarti sebagai legacy. Itu yang harus diperjuangkan oleh Nasdem," ujarnya lagi.

Baca juga: Gerindra Sebut Tidak Akan Giring Jokowi Terkait Wacana Reshuffle

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali buka suara soal rencana reshuffle kabinet.

Kali ini, Jokowi memberikan tanggapan saat ditanya perihal rencana reshuffle usai Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, rencana merombak kabinet selalu ada.

Hanya saja, kapan dan bagaimana pelaksanaannya akan diputuskan kemudian.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," ujar Jokowi singkat saat menjawab pertanyaan wartawan saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang berada di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Perhelatan Politik di 2024 Ganggu Stabilitas

Sebagaimana diketahui, desakan untuk merombak kabinet setelah manuver yang dilakukan Partai Nasdem muncul dari sejumlah pihak baru-baru ini.

Salah satunya dari sejumlah relawan Jokowi. Para relawan meminta agar presiden segera mencopot menteri-menteri dari Nasdem.

Partai Nasdem sendiri memiliki tiga kader yang sekarang menjabat sebagai menteri, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate, dan Menteri Lingkuhan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Isu reshuffle ini berkaitan dengan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres yang bakal diusung Nasdem pada 3 Oktober lalu.

Padahal, Anies kerap dinilai sebagai figur yang berseberangan dengan politik Istana.

Selain itu, Partai Nasdem merupakan salah satu parpol koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Baca juga: Surya Paloh Buka Suara soal Video yang Perlihatkan Jokowi Tak Balas Pelukannya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com