Hasto PDI-P: Saya Pun Pernah Diberi Sanksi Bicara Bukan Mandatnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, sanksi teguran lisan yang dijatuhkan Bidang Kehormatan PDI-P terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo adalah hal wajar.

Ia pun mengaku pernah mendapatkan sanksi serupa Ganjar yang berkaitan disiplin partai.

"Saya pun pernah diberikan sanksi sebagai Sekjen Partai, sanksi teguran. Karena disiplin dalam berbicara yang bukan mandat saya saat itu," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Baca juga: Ganjar: Semua Kader Mesti Siap Jadi Capres, Tapi Keputusan Ada di Ketum

Hasto tak menjabarkan lebih lanjut soal sanksi yang pernah diberikan Bidang Kehormatan kepadanya.

Dia lantas melanjutkan perbincangan soal sanksi yang dijatuhkan kepada Ganjar.

Hasto menerangkan, surat sanksi teguran itu dijatuhkan karena Ganjar dinilai melanggar instruksi nomor 4503/internal/DPP/X/2022.

"Tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari DPP PDI-P ditanda tangan oleh ketum partai Ibu Megawati Soekarnoputri dan saya sebagai Sekjen. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik," ungkap Hasto.

"Surat ini sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda," tambah dia.

Baca juga: Pengamat Duga PDI-P Mau Ingatkan Gerbong Ganjar Skema Megawati adalah Puan Capres

Hasto mengingatkan bahwa pentingnya seluruh jajaran PDI-P fokus pada mengatasi persoalan bangsa dan negara dalam rangka membantu kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menilai, persoalan bangsa dan negara yang dihadapi Indonesia saat ini tidak ringan.

"Oleh karena itu, terkait capres-cawapres memang memerlukan pemikiran yang mendalam dan pada momentum yang tepat akan disampaikan. Karena apapun ketika Pemilu 2024 dilaksanakan dalam suasana peri kehidupan, ekonomi yang jauh lebih baik, dengan legacy maksimum dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," tutur Hasto.

Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun memutuskan, pihaknya memberikan sanksi kepada Ganjar Pranowo atas pernyataannya siap maju sebagai calon presiden (capres).

Hal tersebut disampaikannya setelah mendengarkan klarifikasi dari Ganjar di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin.

"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi-sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin di Kantor DPP PDI-P, Senin sore.

Baca juga: Ganjar Pranowo Penuhi Panggilan DPP PDI-P

Adapun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyatakan, Ganjar dijatuhi hukuman berupa teguran lisan karena sudah menimbulkan multitafsir di publik.

Ganjar dalam wawancaranya di BeritaSatu TV, Selasa (18/10/2022) menyatakan siap menjadi capres apabila diminta.

"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi-sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin di Kantor DPP PDI-P, Senin sore.

Adapun klarifikasi tersebut berlangsung lebih kurang satu jam. Dimulai sejak pukul 16.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.