Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BERITA FOTO: Ganjar Dijatuhi Sanksi Buntut Pernyataan Siap Jadi Capres

Kompas.com - 24/10/2022, 18:43 WIB
Kristianto Purnomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun memutuskan, pihaknya memberikan sanksi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas pernyataannya siap maju sebagai calon presiden (capres).

Hal tersebut disampaikannya setelah mendengarkan klarifikasi dari Ganjar di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat jumpa pers pemanggilan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (24/10/2022).  Kehadiran Ganjar diketahui untuk memenuhi panggilan Bidang Kehormatan DPP PDI-P untuk klarifikasi atas pernyataannya yang siap maju sebagai capres.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat jumpa pers pemanggilan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (24/10/2022). Kehadiran Ganjar diketahui untuk memenuhi panggilan Bidang Kehormatan DPP PDI-P untuk klarifikasi atas pernyataannya yang siap maju sebagai capres.

Baca juga: BERITA FOTO: Ganjar Pranowo Penuhi Panggilan Bidang Kehormatan DPP PDI-P

"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi-sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin di Kantor DPP PDI-P, Senin sore.

Adapun sebelumnya, klarifikasi tersebut berlangsung lebih kurang satu jam. Dimulai sejak pukul 16.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun saat menggelar jumpa pers pemanggilan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/10/2022).  Kehadiran Ganjar diketahui untuk memenuhi panggilan Bidang Kehormatan DPP PDI-P untuk klarifikasi atas pernyataannya yang siap maju sebagai capres.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun saat menggelar jumpa pers pemanggilan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/10/2022). Kehadiran Ganjar diketahui untuk memenuhi panggilan Bidang Kehormatan DPP PDI-P untuk klarifikasi atas pernyataannya yang siap maju sebagai capres.

Komarudin mengatakan, pernyataan Ganjar telah menimbulkan multitafsir di publik.

"Dan setelah kami menilai dari aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Komarudin menilai keputusan itu sudah tepat. Hal ini lantaran Ganjar merupakan kader senior yang harus mematuhi aturan partai.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan keterangan saat jumpa pers di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/10/2022).  Kehadiran Ganjar diketahui untuk memenuhi panggilan Bidang Kehormatan DPP PDI-P untuk klarifikasi atas pernyataannya yang siap maju sebagai capres.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan keterangan saat jumpa pers di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/10/2022). Kehadiran Ganjar diketahui untuk memenuhi panggilan Bidang Kehormatan DPP PDI-P untuk klarifikasi atas pernyataannya yang siap maju sebagai capres.

Baca juga: Dipanggil DPP PDIP karena Dukung Ganjar Pranowo Sebagai Capres, FX Rudy: Berarti Saya Diakui

Adapun PDI-P menginstruksikan jajaran kadernya untuk selalu berdisiplin. Termasuk soal berbicara calon presiden harus ditaati bahwa menjadi ranah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Beliau ini bukan kader baru masuk, ini kader senior. Termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama kali masuk di Papua lakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu beliau harus lebih berdisiplin," jelas anggota Komisi II DPR itu.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun (kiri), Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah), dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) menggelar jumpa pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/10/2022).  Kehadiran Ganjar diketahui untuk memenuhi panggilan Bidang Kehormatan DPP PDI-P untuk klarifikasi atas pernyataannya yang siap maju sebagai capres.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun (kiri), Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah), dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) menggelar jumpa pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/10/2022). Kehadiran Ganjar diketahui untuk memenuhi panggilan Bidang Kehormatan DPP PDI-P untuk klarifikasi atas pernyataannya yang siap maju sebagai capres.

Ganjar Pranowo menyatakan kesanggupannya jika diusung PDI-P sebagai capres untuk pertama kalinya dalam wawancara dengan BeritaSatu TV, Selasa (18/10/2022).

"Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya, semua orang musti siap akan hal itu," kata Ganjar.

Kendati demikian, Ganjar mengaku tetap menghormati etika politik di internal PDI-P di mana mekanisme pengumuman capres dilakukan oleh Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun (kiri), Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah), dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) menggelar jumpa pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/10/2022).  Kehadiran Ganjar diketahui untuk memenuhi panggilan Bidang Kehormatan DPP PDI-P untuk klarifikasi atas pernyataannya yang siap maju sebagai capres.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun (kiri), Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah), dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) menggelar jumpa pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/10/2022). Kehadiran Ganjar diketahui untuk memenuhi panggilan Bidang Kehormatan DPP PDI-P untuk klarifikasi atas pernyataannya yang siap maju sebagai capres.

Namun, di sisi lain Ganjar juga menilai hasil survei juga mesti dilihat partai dalam mengusung capres maupun calon wakil presiden (cawapres).

(Penulis Nicholas Ryan Aditya | Editor Diamanty Meiliana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com