Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penonaktifan Zulfan Lindan dari Nasdem yang Diduga Buntut Pernyataan "Anies Antitesis Jokowi"

Kompas.com - 14/10/2022, 08:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan kadernya, Zulfan Lindan, dari kepengurusan partai. 

Penonaktifan ini diduga buntut dari pernyataan Zulfan yang menyebut Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, sebagai antitesis Presiden Joko Widodo dalam sebuah diskusi.

"Menonaktifkan saudara Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem," kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/10/2022).

Baca juga: Sinyal Reshuffle Kabinet yang Muncul Setelah Nasdem Capreskan Anies Baswedan

Menurut Paloh, ini merupakan peringatan keras yang diberikan kepada Zulfan karena dalam beberapa waktu terakhir telah membuat pernyataan yang dinilai tidak produktif dan jauh dari jati diri partai.

Tak hanya menonaktifkan Zulfan, Nasdem juga melarang Zulfan untuk memberikan pernyataan ke media massa dan media sosial atas nama fungsionaris partai.

"Peringatan ini diharapkan akan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai Nasdem untuk mterus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat pembawa perubahan," tegas Paloh.

Baca juga: Dukung Jokowi Reshuffle Kabinet, PDI-P: Supaya Pemilu 2024 Dipenuhi Rasa Bahagia

Hubungan Nasdem dan PDI Perjuangan dalam beberapa waktu terakhir diketahui memanas, terutama setelah Anies diusung oleh Nasdem sebagai capres. 

Atas pernyataan Zulfan pun, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan etika politik Nasdem.

“Jujur saya sangat kaget dengan pernyataan Partai Nasdem melalui Pak Zulfan Lindan, bahwa Pak Anies merupakan antitesis Pak Jokowi. Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius,” ucap Hasto, melansir Kompas.tv, Rabu (12/10/2022).

Baca juga: Surya Paloh: Peringatan Keras ke Zulfan Lindan Jadi Pelajaran bagi Semua Kader Nasdem

“Lalu dimana tanggung jawab etika politik dari Partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi, ketika gerak capres yang didukung oleh Partai Nasdem bersifat antitesa terhadap Presiden Jokowi?” imbuh Hasto.

Setali tiga uang, Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat juga mempertimbangkan untuk melakukan perombakan kabinet. 

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat ditanya awak media mengenai rencana reshuffle kabinet setelah Nasdem mengusung Anies sebagai capres.

Namun, Jokowi tidak mengungkap kapan dan siapakah menteri yang nantinya akan terkena reshuffle tersebut. 

Baca juga: Turunkan Citra Partai Nasdem, Zulfan Lindan Dinonaktifkan

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," ujar Jokowi dengan singkat saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang berada di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis.

Dinilai salah alamat

Sementara itu, Zulfan menilai penonaktifan dirinya sebagai pengurus partai salah alamat. Pasalnya, ia mengaku bahwa sejak tahun 2020 sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus DPP Partai Nasdem.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com