Penonaktifan Zulfan Lindan dari Nasdem yang Diduga Buntut Pernyataan "Anies Antitesis Jokowi"

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan kadernya, Zulfan Lindan, dari kepengurusan partai. 

Penonaktifan ini diduga buntut dari pernyataan Zulfan yang menyebut Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, sebagai antitesis Presiden Joko Widodo dalam sebuah diskusi.

"Menonaktifkan saudara Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem," kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/10/2022).

Menurut Paloh, ini merupakan peringatan keras yang diberikan kepada Zulfan karena dalam beberapa waktu terakhir telah membuat pernyataan yang dinilai tidak produktif dan jauh dari jati diri partai.

Tak hanya menonaktifkan Zulfan, Nasdem juga melarang Zulfan untuk memberikan pernyataan ke media massa dan media sosial atas nama fungsionaris partai.

"Peringatan ini diharapkan akan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai Nasdem untuk mterus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat pembawa perubahan," tegas Paloh.

Hubungan Nasdem dan PDI Perjuangan dalam beberapa waktu terakhir diketahui memanas, terutama setelah Anies diusung oleh Nasdem sebagai capres. 

Atas pernyataan Zulfan pun, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan etika politik Nasdem.

“Jujur saya sangat kaget dengan pernyataan Partai Nasdem melalui Pak Zulfan Lindan, bahwa Pak Anies merupakan antitesis Pak Jokowi. Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius,” ucap Hasto, melansir Kompas.tv, Rabu (12/10/2022).

“Lalu dimana tanggung jawab etika politik dari Partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi, ketika gerak capres yang didukung oleh Partai Nasdem bersifat antitesa terhadap Presiden Jokowi?” imbuh Hasto.

Setali tiga uang, Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat juga mempertimbangkan untuk melakukan perombakan kabinet. 

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat ditanya awak media mengenai rencana reshuffle kabinet setelah Nasdem mengusung Anies sebagai capres.

Namun, Jokowi tidak mengungkap kapan dan siapakah menteri yang nantinya akan terkena reshuffle tersebut. 

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," ujar Jokowi dengan singkat saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang berada di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis.

Dinilai salah alamat

Sementara itu, Zulfan menilai penonaktifan dirinya sebagai pengurus partai salah alamat. Pasalnya, ia mengaku bahwa sejak tahun 2020 sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus DPP Partai Nasdem.

"Pertama, surat itu salah alamat. Karena saya sudah sejak dua tahun lalu bukan lagi sebagai pengurus DPP Nasdem karena diangkat sebagai Wakil Komisaris Jasa Marga," ujar Zulfan Lindan saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Kamis.

Walaupun bukan lagi pengurus di DPP, ia menegaskan bahwa dirinya tetap kader Nasdem.

Zulfan pun menyinggung soal haknya sebagai warga negara yang merdeka unutk berbicara.

"Kedua, saya tetap punya hak bicara sebagai warga negara yang merdeka," ujarnya.

Di sisi lain, ia menganggap bahwa pernyataannya tersebut disampaikan bukan atas nama pengurus DPP Partai Nasdem.