Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh: Peringatan Keras ke Zulfan Lindan Jadi Pelajaran bagi Semua Kader Nasdem

Kompas.com - 13/10/2022, 16:07 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berharap peringatan keras yang dia berikan kepada Zulfan Lindan dijadikan pelajaran oleh semua kader Partai Nasdem.

Zulfan Lindan mendapat peringatan keras dari Surya Paloh berupa dinonaktifkan dari pengurus DPP Partai Nasdem dan tidak boleh membuat pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai Nasdem.

"Peringatan ini diharapkan akan memberikan pelajaran bagi semua kader dan fungsionaris Partai Nasdem untuk terus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat pembawa perubahan," ujar Paloh dalam keterangannya, Kamis (13/10/2022).

Surya Paloh menjelaskan, seharusnya para kader memberikan pernyataan yang menambah nilai positif dan memberikan pemahaman baik terhadap publik.

Baca juga: Turunkan Citra Partai Nasdem, Zulfan Lindan Dinonaktifkan

Dia menekankan, Partai Nasdem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dengan cara berpolitik yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat.

"Partai Nasdem yang berjati diri Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia bercita-cita ruang politik Indonesia diisi dengan perdebatan produktif dan kualitatif tentang gagasan dan ide bagaimana memajukan Indonesia dan menyejahterakan masyarakat," tuturnya.

Maka dari itu, kata Paloh, dalam setiap gerak dan tindakan politik, Partai Nasdem selalu memiliki latar dan landasan pemikiran yang kuat dalam kerangka kebangsaan.

Baca juga: Dinonaktifkan, Zulfan Lindan: Saya Bukan Pengurus DPP Nasdem sejak Jadi Wakil Komisaris Jasa Marga

Partai Nasdem ingin perdebatan politik penuh dengan gagasan dan substansi, bukan sekadar kulit yang hanya menimbulkan sensasi dan kegaduhan.

"Tanggung jawab inilah yang kemudian membuat Partai Nasdem memberikan peringatan keras kepada Saudara Zulfan Lindan yang beberapa waktu terakhir berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan jauh dari semangat dan jati diri Partai Nasdem, yaitu mengedepankan politik gagasan," imbuh Paloh.

Zulfan Lindan angkat bicara

Politisi Partai Nasdem Zulfan Lindan buka suara usai dinonaktifkan dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem.

Zulfan menilai surat itu salah alamat karena dia memang bukan pengurus DPP Partai Nasdem.

"Pertama, surat itu salah alamat. Karena saya sudah sejak dua tahun lalu bukan lagi sebagai pengirus DPP Nasdem karena diangkat sebagai Wakil Komisaris Jasa Marga," ujar Zulfan saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Kamis (13/10/2022).

Walau Zulfan sudah bukan pengurus di DPP Partai Nasdem, dirinya tetap merupakan seorang kader Nasdem.

Baca juga: Sebut Partai Biru Lepas dari Pemerintahan Jokowi, PDI-P: Sudah Punya Capres Sendiri

Dia menegaskan tetap memiliki hak bicara sebagai warga negara yang merdeka.

"Kedua, saya tetap punya hak bicara sebagai warga negara yang merdeka," tuturnya

Zulfan Lindan pun tidak merasa pernah berbicara di media atas nama pengurus DPP Partai Nasdem.

Dia kembali mengingatkan bahwa kebebasan berbicara adalah hak asasi manusia.

Sebelumnya, Zulfan berbicara soal Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam sebuah diskusi. Zulfan membandingkan Anies dengan Jokowi.

Dia pun menyebut Anies sebagai antitesis dari Jokowi. Pernyataan itu mengundang beragam reaksi publik. PDI-P juga turut berbicara keras menyindir sikap Nasdem yang seolah telah berseberangan dengan koalisi pemerintahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com