JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Nasdem Bestari Barus meminta Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk tak ikut campur urusan partai politik lain.
Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Hasto soal "biru" yang lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, usai mempunyai calon presiden sendiri.
Bestari pun berang dan menilai bahwa yang ditunjukkan Hasto adalah gaya politik rendahan.
Baca juga: Terus Sindir Nasdem soal Pencapresan Anies, PDI-P Dinilai Tak Dewasa Berpolitik
“Itu merupakan politik rendahan yang sama sekali tidak elegan. Dengan pernyataan ini terlihat kualitas dari Bung Hasto seperti apa,” ujar Bestari dalam keterangannya, Rabu (12/10/2022).
Diketahui, Nasdem telah mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Menurut Bestari, Hasto tidak akan melontarkan pernyataan seperti itu, bila memiliki jiwa kenegaraan dan nilai-nilai demokrasi.
Baca juga: Usung Anies di Pilpres, Nasdem Dinilai Tak Seharusnya Disingkirkan dari Koalisi
Ia pun mencium adanya kesan Hasto memang tidak suka dengan Nasdem dan Anies.
Di sisi lain, Bestari menduga Hasto sedang berusaha menutupi lambannya PDI-P dalam mengusung capres.
Menurutnya, PDI-P sebaiknya segera mendeklarasikan capres yang dinilai mampu mengatasi persoalan bangsa ke depan, jika memang khawatir dengan permasalahan bangsa.
"Jangan malah mencampuri capres dan urusan partai lain,” kata Bestari.
"Tapi kalau hari ini kami membuat gelisah PDIP itu bagian demokrasi. Artinya dia yang perlu belajar,” sambungnya.
Baca juga: Pengurus Nasdem Seluruh Indonesia Mulai Pasang Baliho Anies Capres
Sementara itu, Bestari berharap agar jangan ada yang mempertanyakan loyalitas Nasdem kepada pemerintahan Jokowi hingga 2024. Sebab, ia menegaskan, partainya akan berkomitmen dan konsisten untuk terus mendukung dan mengawal Jokowi sampai akhir masa jabatannya.
Komitmen itu, kata Bestari, ditunjukkan Nasdem dengan selalu berada di garda terdepan dalam mengawal pemerintahan, termasuk ketika Jokowi mendapatkan tekanan dari berbagai pihak terkait kebijakan-kebijakannya.
Contoh yang terakhir adalah posisi Partai Nasdem saat pemerintah ingin menaikkan harga BBM.
Saat itu, Partai Nasdem lah yang pasang badan membela pemerintah. Sementara sejumlah partai koalisi lain justru diam.
Baca juga: Sebut Demokrat-Nasdem-PKS Intens Komunikasi, AHY: Bukan Harus Selalu Digembar-gemborkan
“Kalau hari ini Partai Nasdem disangkakan lepas dikarenakan kita punya capres sendiri, ini perlu diluruskan. Tidak ada kita keluar atau dikeluarkan dari koalisi. Itu tidak ada. Ini yang perlu diklarifikasi dan tentu Bung Hasto juga perlu melihat bahwa Nasdem cukup menunjukkan kiprahnya di dalam koalisi yang tidak pernah bersebrangan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” kata Bestari.
Terkait Partai Nasdem yang mengusung Anies sebagai bakal capres di Pilpres 2024, bagi Bestari merupakan suatu keniscayaan, karena pemilu mendatang mengharuskan bagi partai politik untuk melakukan penjaringan hingga memutuskan satu nama yang diusung sebagai capres.
Bestari menyebut Nasdem juga memilih Anies tidak secara kebetulan.
Baca juga: Soal Potensi Menterinya Kena Reshuffle, Nasdem: Hormati Independensi Parpol
"Proses untuk menentukan satu nama juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak ujug-ujug. Lagian, batas koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin kan sampai 2024. Nah, untuk 2024 ke 2029 tentu Nasdem butuh waktu yang cepat, supaya bisa menemukan figur terbaik untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. Nasdem mencari pemimpin nasional bukan sekadar petugas partai," bebernya.
"Perlu digarisbawahi Anies itu untuk periode 2024-2029. Jadi, tidak ada kaitannya dengan koalisi hari ini, karena 2024 tongkat estafet perlu diberikan kepada yang lain,” imbuh Bestari.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.