Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usung Anies di Pilpres, Nasdem Dinilai Tak Seharusnya Disingkirkan dari Koalisi

Kompas.com - 12/10/2022, 05:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan berpendapat, Partai Nasdem tak seharusnya disingkirkan dari pemerintahan karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden Pemilu 2024.

Menurut dia, wajar saja jika partai pendukung pemerintahan Joko Widodo saat ini mendukung pencapresan Anies yang notabene merupakan kalangan oposisi.

"Tidak salah Nasdem mendukung Anis mereka tidak menyalahi kesepakatannya untuk berkoalisi karena kesepakatan berkoalisi untuk mendukung pemerintahan Jokowi," kata Djayadi kepada Kompas.com, Selasa (11/10/2022).

Djayadi mengatakan, Nasdem tergabung dalam pemerintahan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024. Sementara, deklarasi Anies sebagai capres dimaksudkan Nasdem untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Soal Potensi Menterinya Kena Reshuffle, Nasdem: Hormati Independensi Parpol

Oleh karenanya, menurut dia, dukungan Nasdem untuk Anies tak berkaitan dengan posisi partai besutan Surya Paloh itu di pemerintahan Jokowi saat ini.

"Koalisi ini bukan koalisi Pilpres 2024, koalisi ini adalah koalisi pemerintahan Jokowi yang batas terakhirnya tahun 2024, bukan untuk pemilu," ujar Djayadi.

"Jadi ini memang harus dipisahkan supaya memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat," tuturnya.

Lagi pula, lanjut Djayadi, pemerintahan Jokowi mau tak mau berjalan tumpang tindih dengan persiapan Pemilu 2024.

Sehingga, wajar jika partai politik mulai mengambil ancang-ancang, seperti mendeklarasikan capres atau membentuk koalisi dengan partai lain.

Baca juga: Giliran Nasdem, Semua Jadi Salah, Jadi Menyerang dari Segala Penjuru

Dengan situasi demikian, tidak mungkin tujuh partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf seragam dalam mengusung capres atau membentuk koalisi.

"Itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mendepak mereka dari pemerintahan," ujarnya.

Djayadi menambahkan, ihwal partai koalisi dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi kewenangan presiden.

Menurut dia, tidak seharusnya partai lain ikut campur terkait ini, termasuk partai penguasa yang menaungi Jokowi, PDI Perjuangan.

"Harusnya Pak Jokowi ambil sikap netral, mau Nasdem mencalonkan siapa saja terserah," kata dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, pada Senin (3/10/2022) Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka untuk Pemilu 2024.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com