Menurut Nyoman, kebijakan tersebut akan menimbulkan multiplier effect atau efek ganda.
Efek ganda tersebut, di antaranya mempekerjakan sekitar 1,5 juta tenaga kerja di banyak daerah. Pembentukan galangan kapal yang diperlukan untuk mendukung industri perikanan.
Kemudian, efek pada pembangunan rumah susun untuk nelayan. Promosi industri perikanan seperti unit pengolahan ikan dan pabrik es, hingga instalasi air tawar dan penjualan bahan bakar fosil.
“Efek-efek ini akan menghasilkan perputaran uang sekitar Rp 406,99 triliun setahun,” jelas Nyoman.
BRSDM dukung program prioritas Kementerian KP
Pada kesempatan tersebut, Nyoman mengatakan bahwa BRSDM mendukung program prioritas Kementerian KP.
Dukungan tersebut diimplementasikan melalui satuan pendidikan tinggi dan menengah, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), dan lembaga inkubasi di seluruh Indonesia.
Kemudian diwujudkan pula dari kekompakan sekretariat di Jakarta sebagai sistem pendukung keputusan untuk mengkoordinasikan dan memastikan semua agenda sejalan dengan program prioritas Kementerian KP.
Nyoman menjelaskan, BRSDM saat ini sedang mentransformasi satuan pendidikan menjadi Ocean Institute of Indonesia (OII) dengan fokus utama pada pendidikan vokasi berbasis kompetensi di bidang kelautan dan perikanan.
“Sertifikasi kompetensi adalah inti dari pengembangan SDM. Pada masyarakat, Puslatluh KP dengan banyak cabangnya di seluruh Indonesia berfungsi sebagai pusat pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan manajerial,” ucapnya.
Selain itu, lanjut Nyoman, BRSDM juga membuat model penyuluhan dan pelatihan menggunakan teknologi digital untuk menjangkau khalayak yang lebih luas di seluruh Indonesia.
“Kami juga mengembangkan SMART Fisheries Village dengan produksi perikanan terpadu yang mengadopsi pendekatan inkubasi bisnis holistik,” ujarnya.
Baca juga: Perawatan yang Ramah Pasien, Holistik dan Terencana Baik, Bagaimana Menciptakannya?
Pengembangan tersebut, kata dia, bertujuan untuk membantu pengembangan startup perikanan dan wirausahawan individu. Hal ini dilakukan dengan menyediakan berbagai layanan, termasuk pelatihan manajemen, pembiayaan modal, dan ventura pasar.
Tak hanya itu, Nyoman mengatakan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan 40 unit pelaksana teknis (UPT) pengembangan SDM di berbagai daerah.
Adapun SDM yang dimaksud yaitu satuan pendidikan tinggi dan menengah, balai pelatihan, penyuluhan, dan inkubasi bisnis.