Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Anies Disebut Bisa Turun jika Nasdem Gagal Membantah Isu Intoleransi

Kompas.com - 11/10/2022, 16:14 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi mengatakan, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke depan bergantung pada kerja-kerja politik partai pendukungnya.

Saat ini, Anies telah dideklarasikan sebagai calon presiden Partai Nasdem. Menurut Ari, elektabilitas orang nomor satu di Ibu Kota Negara itu berpotensi meningkat jika Nasdem bekerja dengan cara-cara yang tepat.

"Jika stakeholder yang mendukungnya bekerja politik dengan tepat, Nasdem bisa mengolah pencitraan Anies dan dukungan dari simpatisan dengan maksimal," kata Ari kepada Kompas.com, Senin (10/10/2022).

Baca juga: Giliran Nasdem, Semua Jadi Salah, Jadi Menyerang dari Segala Penjuru

Jika elektabilitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu berhasil ditingkatkan, Ari yakin Nasdem juga akan diuntungkan oleh efek ekor jas atau coat-tail effect pencapresan Anies.

Sebaliknya, kata Ari, elektabilitas Anies berpotensi turun jika Nasdem gagal mengolah isu intoleransi yang melekat dengan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Elektabilitas Anies akan berpotensi menurun jika Nasdem gagal membantah dan mengolah isu Anies adalah toleran dengan praktik politik identitas," ujar Ari.

Menurut Ari, jika dilihat dari sisi elektabilitas saja, sejauh ini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jadi pesaing terberat Anies.

Baca juga: Nasdem Klaim Perkembangan Koalisi dengan Demokrat-PKS Semakin Menggembirakan

Ari menyebut, tingkat elektabilitas Prabowo sudah mencapai titik puncak dan tidak bisa lagi naik, malah berpotensi turun.

Ini karena performa Prabowo yang saat ini hanya ditentukan oleh kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra.

Kegagalan Prabowo berulang kali di panggung pilpres juga disebut memberikan citra tersendiri ke mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu.

"Jejak rekamnya yang selalu gagal di pilpres-pilpres sebelumnya menjadi handicap (rintangan) bagi Prabowo," kata Ari.

Berbeda dengan Ganjar Pranowo. Menurut Ari, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu berpotensi naik karena banyak mendapat simpati publik dengan besarnya tekanan dari PDI-P kepadanya.

Oleh publik, Ganjar dianggap sebagai political victim alias korban politik lantaran "serangan-serangan" PDI-P ke dirinya, misalnya, berulang kali tidak diundang di acara partai sendiri, hingga terang-terangan disentil oleh elite partai banteng.

"Sehingga publik menaruh iba dan semakin jatuh hati dengan ketegaran Ganjar," kata Ari.

Baca juga: Tak Khawatir Kadernya Kena Reshuffle Setelah Usung Anies, Nasdem: Jokowi Sadar Perjuangan Surya Paloh

Sebagaimana diketahui, sejumlah nama telah mendeklarasikan diri siap maju sebagai calon presiden untuk Pemilu 2024 kendati gelaran pemilihan masih jauh.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com