Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Anies Disebut Bisa Turun jika Nasdem Gagal Membantah Isu Intoleransi

Kompas.com - 11/10/2022, 16:14 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi mengatakan, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke depan bergantung pada kerja-kerja politik partai pendukungnya.

Saat ini, Anies telah dideklarasikan sebagai calon presiden Partai Nasdem. Menurut Ari, elektabilitas orang nomor satu di Ibu Kota Negara itu berpotensi meningkat jika Nasdem bekerja dengan cara-cara yang tepat.

"Jika stakeholder yang mendukungnya bekerja politik dengan tepat, Nasdem bisa mengolah pencitraan Anies dan dukungan dari simpatisan dengan maksimal," kata Ari kepada Kompas.com, Senin (10/10/2022).

Baca juga: Giliran Nasdem, Semua Jadi Salah, Jadi Menyerang dari Segala Penjuru

Jika elektabilitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu berhasil ditingkatkan, Ari yakin Nasdem juga akan diuntungkan oleh efek ekor jas atau coat-tail effect pencapresan Anies.

Sebaliknya, kata Ari, elektabilitas Anies berpotensi turun jika Nasdem gagal mengolah isu intoleransi yang melekat dengan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Elektabilitas Anies akan berpotensi menurun jika Nasdem gagal membantah dan mengolah isu Anies adalah toleran dengan praktik politik identitas," ujar Ari.

Menurut Ari, jika dilihat dari sisi elektabilitas saja, sejauh ini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jadi pesaing terberat Anies.

Baca juga: Nasdem Klaim Perkembangan Koalisi dengan Demokrat-PKS Semakin Menggembirakan

Ari menyebut, tingkat elektabilitas Prabowo sudah mencapai titik puncak dan tidak bisa lagi naik, malah berpotensi turun.

Ini karena performa Prabowo yang saat ini hanya ditentukan oleh kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra.

Kegagalan Prabowo berulang kali di panggung pilpres juga disebut memberikan citra tersendiri ke mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu.

"Jejak rekamnya yang selalu gagal di pilpres-pilpres sebelumnya menjadi handicap (rintangan) bagi Prabowo," kata Ari.

Berbeda dengan Ganjar Pranowo. Menurut Ari, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu berpotensi naik karena banyak mendapat simpati publik dengan besarnya tekanan dari PDI-P kepadanya.

Oleh publik, Ganjar dianggap sebagai political victim alias korban politik lantaran "serangan-serangan" PDI-P ke dirinya, misalnya, berulang kali tidak diundang di acara partai sendiri, hingga terang-terangan disentil oleh elite partai banteng.

"Sehingga publik menaruh iba dan semakin jatuh hati dengan ketegaran Ganjar," kata Ari.

Baca juga: Tak Khawatir Kadernya Kena Reshuffle Setelah Usung Anies, Nasdem: Jokowi Sadar Perjuangan Surya Paloh

Sebagaimana diketahui, sejumlah nama telah mendeklarasikan diri siap maju sebagai calon presiden untuk Pemilu 2024 kendati gelaran pemilihan masih jauh.

Prabowo Subianto mendeklarasikan diri dari Partai Gerindra. Sementara, Ganjar Pranowo mendapat deklarasi dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Adapun Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres Partai Nasdem.

Perihal intoleransi pernah disinggung Nasdem saat mendeklarasikan Anies sebagai capres. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, tidak ada waktu lagi untuk memberikan toleransi ke orang-orang yang berpikiran intoleran.

Awalnya, Paloh menyebut masyarakat Indonesia harus mampu bangkit berkompetisi besar di kehidupan. Apabila tidak, maka mereka akan semakin tertinggal, meski Indonesia dianugerahi banyak hal dan sumber daya alam (SDA).

"Itu bisa terkalahkan oleh karena ketidakmampuan kita mengelola cara berpikir yang sehat," ujar Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

"Tidak ada waktunya lagi untuk kita berpikir dan memberikan toleransi kepada pikiran-pikiran yang intoleran. Toleransi adalah kepada yang memberikan toleransi," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MA Tolak PK Ade Yasin

MA Tolak PK Ade Yasin

Nasional
Singgung Dugaan Kasus Judi dan Narkoba Terkait Sambo, Mahfud: Kalau Diteruskan Ributnya Tak Selesai, Dikira Saya Cari Sensasi

Singgung Dugaan Kasus Judi dan Narkoba Terkait Sambo, Mahfud: Kalau Diteruskan Ributnya Tak Selesai, Dikira Saya Cari Sensasi

Nasional
Kasus Polwan Bakar Suami, KemenPPPA Siap Hadirkan Ahli Kekerasan Berbasis Gender

Kasus Polwan Bakar Suami, KemenPPPA Siap Hadirkan Ahli Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Soal Usung Siapa di Pilkada Jakarta, Nasdem Sebut Anies dan Tokoh Lain Punya Peluang Sama

Soal Usung Siapa di Pilkada Jakarta, Nasdem Sebut Anies dan Tokoh Lain Punya Peluang Sama

Nasional
KPK Ungkap Dugaan Uang Korupsi di DJKA Mengalir sampai BPK

KPK Ungkap Dugaan Uang Korupsi di DJKA Mengalir sampai BPK

Nasional
KemenPPPA Minta Polri Pastikan Polwan Pembakar Suami Didampingi Psikolog Klinis

KemenPPPA Minta Polri Pastikan Polwan Pembakar Suami Didampingi Psikolog Klinis

Nasional
Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

Nasional
Laporkan Hasil KTT Gaza ke Jokowi, Prabowo Singgung Strategi Jika Gencatan Senjata Tak Terwujud

Laporkan Hasil KTT Gaza ke Jokowi, Prabowo Singgung Strategi Jika Gencatan Senjata Tak Terwujud

Nasional
Prabowo: Afrika Memandang Indonesia sebagai Contoh Negara Berkembang yang Berhasil

Prabowo: Afrika Memandang Indonesia sebagai Contoh Negara Berkembang yang Berhasil

Nasional
Investor Asing Diyakini Tetap Tertarik Jika IKN Sesuai 'Master Plan'

Investor Asing Diyakini Tetap Tertarik Jika IKN Sesuai "Master Plan"

Nasional
KPK Tahan Pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jateng yang Tangani Puluhan Proyek Jalur Kereta

KPK Tahan Pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jateng yang Tangani Puluhan Proyek Jalur Kereta

Nasional
Soal Kasus 'Vina Cirebon', Mahfud: Menurut Saya Memang Ada Permainan

Soal Kasus "Vina Cirebon", Mahfud: Menurut Saya Memang Ada Permainan

Nasional
Muhadjir: Korban Judi Online Bukan Hanya Kalangan Bawah, Tapi Kalangan Atas dan Intelektual

Muhadjir: Korban Judi Online Bukan Hanya Kalangan Bawah, Tapi Kalangan Atas dan Intelektual

Nasional
Anak Buahnya Dilaporkan Hasto ke Dewas sampai Bareskrim, Direktur KPK: Kami Sambut Baik

Anak Buahnya Dilaporkan Hasto ke Dewas sampai Bareskrim, Direktur KPK: Kami Sambut Baik

Nasional
Staf Hasto PDI-P Mau Laporkan Penyidik KPK ke Bareksrim, tapi Ditolak

Staf Hasto PDI-P Mau Laporkan Penyidik KPK ke Bareksrim, tapi Ditolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com