Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Irjen Nico Afinta, Kapolda Jatim yang Dicopot Setelah Tragedi Kanjuruhan, Berharta Rp 5,9 M

Kompas.com - 11/10/2022, 08:44 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Irjen Nico Afinta yang dicopot dari jabatannya diketahui memiliki harta Rp 5.943.664.000 atau Rp 5,9 miliar.

Pencopotan ini hanya berselang beberapa hari setelah insiden tewasnya 131 suporter Arema di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada 1 Oktober lalu.

Melalui surat telegram nomor ST/2134/X/KEP/2022 tanggal 10 Oktober 2022, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggeser posisi Nico menjadi Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Kapolri.

Baca juga: Profil Irjen Nico Afinta, Kapolda Jawa Timur yang Dicopot Setelah Tragedi Kanjuruhan

Menilik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diunggah pada 22 Maret 2022, Nico diketahui memiliki empat bidang tanah dan bangunan senilai Rp 2.663.664.000.

Tanah tersebut antara lain, tanah seluas 451 meter persegi di Kota Semarang senilai Rp . 451.000.000, tanah dan bangunan seluas 331 meter pesegi/300 meter persegi di Kota Semarang senilai Rp 600.000.000.

Kemudian, tanah seluas 458 meter persegi di Kota Jakarta Selatan senilao Rp 1.192.664.000 dan tanah seluas 588 meter persegi di Kota Surabaya senilai Rp 420.000.000.

Baca juga: Kapolda Jatim Dicopot dari Jabatan, Sebelumnya Sempat Muncul Sejumlah Desakan soal Pencopotan

Selain itu, Nico tercatat memiliki dua unit mobil yakni Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2017 senilai Rp 265.000.000 dan Toyota Innova Venturer Tahun 2018 senilai Rp 225.000.000.

Nico juga tercatat memiliki harta bergerak lain senilai Rp 110.000.000, surat berharga senilai Rp 1,5 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp 1,18 miliar.

Dengan demikian, total harta kekayaan Nico sebesar Rp 5.943.664.000.

Sebagai informasi, sebelum surat telegram Kapolri itu mencuat ke publik, desakan agar Kapolda Jawa Timur dicopot bermunculan.

Baca juga: Kapolri Copot Irjen Nico Afinta dari Jabatan Kapolda Jawa Timur

Desakan ini salah satunya disampaikan melalui spanduk unjuk rasa yang dibentangkan di pintu masuk Markas Polda Jatim bertuliskan "Copot Kapolda Jatim".

Massa aksi menilai semestinya Polri tidak hanya mencopot Kapolres Malang. Mereka menganggap Kapolda Jawa Timur yang dinilai turut bertanggung jawab dalam tewasnya 131 suporter itu juga mesti dicopot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com