"Yang paling penting sejalan dengan semangat yang dibangun oleh PBB bahwa penyelesaian isu-isu yang terkait HAM atau konflik misalnya, itu harus ada national effort (upaya nasional) yang diutamakan secara inklusif dengan melibatkan para pihak yang ada di negara tersebut," jelas Habib.
"Ini yang terus di kedepankan dan didorong. Yang kemarin juga pada akhirnya mereka (negara OKI) enggak sepakat sejalan apabila harus mendukung inisiatif yang masih diragukan kepengurusannya dalam proses pembahasan isu ini," sambung Habib.
Sebelumnya diberitakan, Indonesia menolak debat isu soal muslim Uighur di Xinjiang, China, yang diajukan negara-negara barat dalam Dewan HAM PBB.
"Indonesia tidak dalam posisi untuk mendukung rancangan keputusan mengenai penyelenggaraan debat tentang situasi HAM di Wilayah Otonomi Xinjiang Uyghur," sebut Kemenlu.
Teranyar pada Kamis (6/10/2022), Dewan HAM PBB menolak mosi yang dipimpin negara-negara Barat untuk menggelar debat mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah Xinjiang, China.
Kekalahan atas mosi tersebut, dengan hasil 19 suara menentang, 17 mendukung dan 11 absen, baru kedua kalinya terjadi dalam sejarah Dewan HAM PBB selama 16 tahun berdiri.
AS, Kanada dan Inggris termasuk ke dalam negara-negara yang mengajukan mosi tersebut.
Dalam kesempatan yang langka, tepuk tangan menggema ketika hasil pemungutan suara terhadap mosi itu diumumkan di ruangan dewan yang bermarkas di Jenewa itu.
Duta besar China memberikan peringatan sebelum pemungutan suara bahwa mosi itu akan menciptakan “jalan pintas bebahaya” untuk memeriksa catatan HAM negara-negara lain.
“Sekarang China yang disasar. Besok negara berkembang lain yang akan disasar,” kata Duta Besar China Chen Xu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.