Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Lain Anies Lain Ganjar

Kompas.com - 07/10/2022, 06:12 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PARTAI Nasdem akhirnya resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Senin, 3 Oktober 2022.

Tidak diungkapkan secara jelas latar belakang perubahan jadwal pengumuman mengingat sebelumnya sering disampaikan bahwa bulan November 2022 akan menjadi penentuan sikap partai tersebut atas calon presiden yang akan mereka usung di laga pilpres 2024.

Beberapa pengamat berasumsi, Surya Paloh sedang berlomba dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mengusut kasus Formula E.

Dengan kata lain, Surya Paloh diasumsikan sedang mencoba bermanuver untuk menghindari berbagai kemungkinan yang akan dialami Gubernur DKI Jakarta tersebut di rentang waktu menjelang bulan November 2022.

Sebagian pengamat lainnya berasumsi bahwa keputusan memajukan jadwal pengumuman calon presiden dari Partai Nasdem dimotivasi oleh masa jabatan Anies yang akan berakhir tanggal 16 Oktober 2022.

Dengan demikian, Anies mendapatkan kapasitas baru dengan panggung baru di kancah politik nasional jelang dilepaskannya kapasitas lama sebagai seorang gubernur.

Memang fakta deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden, Nasdem nampaknya agak melenceng dari kebiasaan.

Sejak Pilpres 2014, lalu Pilkada DKI 2017, dan Pilpres 2019, Nasdem konsisten berdiri bersama calon yang memiliki track record positif atas isu toleransi di satu sisi dan menyandingkan diri dengan calon dan kawan koalisi yang berkecenderungan mengedepankan ideologi nasionalis sekuler di sisi lain.

Apakah karena Surya Paloh benar-benar ingin menghindari agar perpecahan politik tidak semakin dalam atau karena alasan raihan elektoral yang menyantol pada diri Anies atau pula karena alasan lain?

Terkait soal perpecahan, tentu menjadi pertanyaan kemudian karena Surya Paloh, Nasdem, dan jejaring medianya selama ini justru menjadi salah satu pihak yang oleh beberapa kalangan disebutkan juga ikut memperdalam perpecahan politik dengan narasi-narasi yang konfrontatif atas lawan-lawan politiknya.

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat kunjungan kerja di Jawa Tengah, Senin (3/10/2022).dok.Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat kunjungan kerja di Jawa Tengah, Senin (3/10/2022).
Lalu terkait alasan elektoral, berdasarkan track record calon-calon potensial, Ganjar Pranowo yang juga masuk dalam pilihan capres Nasdem sebenarnya juga memenuhi platform politik Nasdem ketimbang Anies.

Hampir di semua hasil survei dalam setahun terakhir, Ganjar Pranowo selalu berada di posisi tiga teratas, dengan stabilitas dan konsistensi yang cukup meyakinkan.

Apalagi, Ganjar Pranowo secara persepsional dianggap sebagai kandidat yang lebih kompatibel dengan platform politik nasionalis Nasdem.

Atau memang ada alasan lain, selain alasan platform politik dan kapasitas elektoral di atas.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com