Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Instruksi Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Audit Stadion hingga Evaluasi Manajemen Pertandingan

Kompas.com - 06/10/2022, 05:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

Mantan Wali Kota Solo itu menyebutkan, beberapa hal yang harus diaudit antara lain soal pintu gerbang stadion, posisi duduk, serta pagar demi menjamin keselamatan penonton.

Ia berharap, stadion-stadion di Indonesia bisa mencontoh Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sistem sirkulasinya dapat membuat puluhan ribu orang keluar stadion dalam waktu singat.

"Di GBK dengan penonton 80.000 orang, (pintu) dibuka, 15 menit semuanya sudah bisa keluar. Saya kira standar-standar itu yang harus kita miliki," kata Jokowi.

Baca juga: Detik-detik Menegangkan Suporter Temukan Bripka Andik, Polisi yang Tewas Saat Tragedi Kanjuruhan

2. Minta manajemen pelaksanaan pertandingan dievaluasi

Jokowi juga menekankan perlunya mengevaluasi manajemen pelaksanaan pertandingan berkaca dari tragedi Kanjuruhan.

"Dari peristiwa ini, kita harus perbaiki semuanya, manajamen pertandingan, manajemen lapangan, manajemen pengelolaan stadion, semuanya harus kita audit total," kata Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan, Pastikan Mereka Dapat Pelayanan Terbaik

3. Penyelidikan harus transparan

Presiden Jokowi menegaskan supaya tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penyelidikan tragedi Kanjuruhan.

Jokowi menegaskan, pihak-pihak yang bersalah dalam kasus ini mesti dijatuhi sanksi, termasuk sanksi pidana jika memenuhi syarat.

"Kenapa dibentuk tim pencari fakta independen karena ingin kita usut tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang salah juga diberikan sanksi, kalau masuk pidana juga sama," kata Jokowi usai menjenguk korban tragedi Kanjuruhan.

Baca juga: Rangkaian Doa dari Bonek untuk Aremania Korban Tragedi Kanjuruhan

4. Investigasi harus secepatnya

Jokowi pun meminta investigasi yang dilakukan tim tersebut rampung dalam waktu secepat-cepatnya karena menurut dia semua bukti sudah terlihat.

"Beliau (Menko Polhukam Mahfud MD) minta satu bulan, tapi saya minta secepat-cepatnya, karena ini barangnya kelihatan semua kok, secepat-cepatnya," ujar Jokowi.

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Dani Prabowo, Novianti Setuningsih)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com